oleh

Walikota Palopo Pinjam Dana Pendidikan Gratis Rp 8,2 M

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

Masuk Ke Rekening Pribadi, Diduga Biayai Kebutuhan Pejabat

 

ilustrasi

RAKYAT SULSEL . PENDIDIKAN gratis di Sulsel rawan dikorupsi oknum pejabat. Terbukti, dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo terkait aliran dana pendidikan gratis 2010-2011 menguak keterlibatan beberapa pejabat penting di Kota Palopo.

Kejari Palopo merilis fakta baru dari penyidikan yang sementara dilakukan. Dana pendidikan gratis tahun 2010-2011 senilai Rp8,2 miliar digunakan Walikota Palopo HPA Tenriadjeng sebagai pinjaman pribadi. Hal itu makin dikuatkan dengan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Hasil audit BPK disebutkan, terdapat penyalahgunaan keuangan daerah tahun anggaran 2010-2011 pada Dinas Pendidikan Kota Palopo. Namun, hingga saat ini penyidik kejaksaan belum juga memeriksa Tenriadjeng terkait penyalahgunaan dana tersebut.

Kajari Palopo, Oktvianus sebelumnya berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap walikota setelah ada izin dari presiden. Namun, ketika dikonfirmasi, Oktavianus menegaskan, surat permintaan izin pemeriksaan orang nomor satu di Palopo itu belum dikirim.

“Kami belum kirim suratnya,” singkat Oktavianus kepada Rakyat Sulsel, kemarin. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Palopo, Ashary Syam menambahkan, dana pendidikan gratis senilai Rp8 miliar lebih itu memang digunakan walikota dan menjadi temuan BPK.

Dia juga menegaskan bahwa kejaksaan membidik dan dilakukan penyelidikan kasus itu juga berdasarkan hasil temuan BPK tersebut. “Dari jawaban walikota dan kepala dinas ke BPK terkait temuan itu diakui sebagai pinjam sementara sesuai tertera dari dua kwitansi yang ditanda tangani walikota kepala dinas pendidikan Muhammad Yamin,” ungkap Ashary.

Berdasarkan hasil jawaban walikota dan kepala dinas pendidikan yang diterima BPK menyebutkan bahwa tahun 2010-2011 dana pendidikan gratis, dana BOMM dan bantuan khusus murid diakui terdapat penggunaan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Perda Sulsel Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulsel.

Disebutkan bahwa adanya penarikan dana secara tunai dari rekening penampungan dana pendidikan gratis pada Dinas Pendidikan Kota Palopo yang dilaksanakan atas kebijakan internal Dinas Pendidikan.

“Jadi, akibatnya, terdapat sejumlah dana yang tidak disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing sekolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat daerah di luar sasaran kegiatan yang ditentukan. Dan tidak sesuai peruntukannya,” kata Ashari.

Dengan penjelasan walikota dan kepala dinas pendidikan, BPK RI merekomendasikan dan segera ditindaklanjuti melalui pengembalian dana pada rekening masing-masing kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan sebelum akhir tahun anggaran 2011 agar dapat segera disalurkan sesuai dan prosedur yang berlaku.

Sejuah ini, kasus ini kejaksaan menetapkan dua tersangka yakni Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Yamin dan penanggungjawab dana pendidikan gratis Ridwan. Namun, Kajari Palopo Oktavianus mengatakan kasus ini masih terus didalami dan besar kemungkinan ada tersangka baru.

“Kita tunggu saja hasil audit BPKP untuk mengetahui kerugian negaranya. Dan penyidik masing mendalami dan jika ada perkembangan kemungkinan ada tersangka baru,” tegas Oktavianus.

Meski sudah jadi tersangka, namun Muhammad Yamin dan Ridwan tidak ditahan. Alasan penyidik, kedua tersangka sangat kooperatif. Sementara itu, Yamin kepada Rakyat Sulsel hanya mengatakan dirinya mengakui bahwa dana tersebut memang digunakan pimpinannya sebagai pinjaman sementara.

Koordinator Barisan Antikorupsi (Bakar) Kota Palopo, Yertin Ratu mendesak kejaksaan memeriksa walikota dan pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. “Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan ditetapkan tersangka. Kami ingin melihat kinerja kejaksaan karena kasus ini sungguh merugikan negara dan pendidikan di Palopo tercoreng,” ujarnya sungguh-sungguh.(k14/D)

Komentar