oleh

Korupsi Alquran Harus Dilawan!

Editor : rakyat-admin-Wawancara-

RAKYAT SULSEL . REKTOR Universitas Paramadina Anies Baswedan menyebut korupsi sudah merembet hampir ke semua institusi negara, termasuk di Kementerian Agama.

Meski mengaku tidak tahu apakah di Kementerian Agama terdapat praktik-praktik korupsi, namun, Anies menegaskan, penyakit sosial tersebut tetap harus dilawan. “Korupsi memang di mana-mana juga ada. Karena itu harus dilawan,” kata Anies di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu, (23/6).

Pengadaan kitab suci Alquran di Kementerian Agama diduga ada tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi itu terjadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Anies mendesak dugaan korupsi pengadaan Alquran itu harus segera diselesaikan KPK. Dia mengingatkan pengusutan kasus itu harus dilihat seperti kasus-kasus korupsi di departemen lain. “Kita lihat di mana-mana ada kok. Harus diberesin. Korupsi itu mau korupsi buah-buahan, korupsi buku, sama aja,” tegas Anies.

Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) , Nasaruddin Umar membantah jika ada yang menilai ada pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan Alquran selama dirinya menjabat sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag.

Dijelaskan, segala bentuk pengadaan barang yang dilakukan di Ditjen Bimas pada saat itu selalu menggunaan sistem tender dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. “Saya tegaskan di sini, dalam melakukan pengadaan Alquran tidak pernah menyalahi aturan dan prosedur yang ada. Semuanya tidak pernah melalui penunjukkan langsung, tetapi melalui tender,” ungkap Nasaruddin.

Nasaruddin mengatakan, pihaknya juga memiliki kebijakan tersendiri untuk mencegah dan mewaspadai penyelewengan dalam proses pengadaan barang khususnya Al-Quran yang dilakukan Ditjen Bimas Islam sejak tahun 2009 – 2011. Yani, memberikan peringatan awal kepada semua pihak untuk tidak melakukan mark-up anggaran.

“Sejak tahun 2009, kami memang melakukan efisiensi. Hal itu bisa dibuktikan pada pengadaan Alquran pada tahun 2009 berjumlah 42.600 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 1,125 miliar dari pagu anggaran 1,136 miliar. Pengadaan Alquran tahun 2010 berjumlah 45.000 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar dari pagu anggaran 1,4 miliar,” paparnya.

Kebijakan lainnya, lanjut Nasaruddin, menetapkan standarisasi percetakan yang digunakan untuk mencetak Al-Quran. Misalnya, perempuan yang sedang menstruasi, sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses pencetakan Al-Quran.

“Dari kebijakan itulah, yang meyakinkan kami bahwa tidak ada pelanggaran aturan ataupun prosedur dalam proses pengadaan Al Quran,” tandasnya.

Menteri Agama Suryadharma Ali enggan memberikan komentar mengenai dugaan adanya korupsi pada proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama. “Maaf untuk kasus dugaan kasus korupsi silakan tanya langsung ke KPK saja,” ujar Suryadharma Ali sambil memasuki mobil usai Peletakkan Batu Pertama Gedung Banat Terpadu di Ponpes Maskumambang, Kecamatan Dukun Gresik, Minggu (24/6).

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik satu kasus di Kementerian Agama, yakni dugaan korupsi anggaran pengadaan kitab suci Alquran. Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan telah mengantongi bukti kuat tentang dugaan korupsi tersebut. “Sekarang masih penyelidikan, tapi kami buktinya kuat,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, di DPR RI, Jakarta, belum lama ini. (in-oz-jpnn)

 

Korupsi Alquran Harus Dilawan!

Penerima Bantuan Alquran di Sulsel Diverifikasi

Seret Pejabat Negara Yang Terlibat

Komentar