oleh

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru Jadi Tumbal

Editor : rakyat-admin-Hukum-

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru Bakri Remma mengaku jika dirinya menjadi tumbal pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan 70 unit mesin kapal nelayan 2009 silam yang ditaksir merugikan negara senilai Rp 16 juta. Hal ini dibeberkan terdakwa yang merupakan bekas staf ahli Bupati Barru Idrus Syukur ini saat menjali proses sidang lanjutan pada agenda pemeriksaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, (21/6).

“Saya hanya menjadi tumbal orang lain dalam kasus ini. padahal yang sebenarnya harus bertanggungjawab itu ada tiga orang pihak yang

masing-masing bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Bendahara dan penyedia barang termasuk juga bendahara,” tegas Bakrie

dihadapan ketua majelis hakim Isjuaedi didampingi dua hakim anggotanya yakni Janverson Sinaga dan Paelori.

Dia menuding, mestinya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru dalam hal ini penyidik, jelih bahkan cermat melihat persoalan, apa yang

sebenarnya terjadi dalam proyek yang memiliki total anggaran sebesar Rp425 juta lebih itu.

“Mestinya yang ikut diseret dalam kasus ini adalah Malingkan Fiter dan Fitri sebagai pihak yang paling berperan penting terjadinya tindak

pidana korupsi yang menimbulkan kerugian senilia belasan juta itu,” tegas Bakri dalam kasus tersebut mengakui dirinya tidak hanya

seorang diri menimbulkan kerugian negara melainkan lebih dari dua orang.

Bakrie yang bertindak selaku pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut mengakui adanya kekurangan pengadaan barang yang

diperuntukkan kepada nelayan selain 70 unit mesin kapal tersebut meski dananya sudah dicairkan 100 persen.

Alat yang diduga masih kurang seperti tidak adanya baling-baling kapal, asmonel dan pengikat jangkar. dengan adanya kekurangan barang

tersebut kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil perhitungan inspektorat Pemda Barru senilai Rp 16 juta lebih.

Jaksa penuntut umum (JPU) Erfa Basmar dan Andi Mulia Fitri yang dikonfirmasi seusai persidangan, mengaku akan kembali mendalami

serta menelusuri pihak-pihak yang diduga kuat ikut bertanggungjawab berdasarkan keterangan terdakwa yang mengaku menjadi tumbal

dalam perkara ini.

“Semua pihak yang diduga berperan penting menimbulkan kerugian negara tetap akan kami dalami kembali menyangkut akan

keterlibatannya, seperti KPA, Bendahara, penyedia barang dan pejabat SPM,” tegas Erfa kepada awak media di pengadilan.

Diketahui, Bakrie ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian menjadi terdakwa dalam kasus ini lantaran diduga kuat melakukan

penyelewengan serta penyalahgunaan anggaran yang diperuntukkan untuk pengadaan 70 unit mesin kapal nelayan itu.

Di mana dalam kontrak penjanjian pekerjaan terdakwa mestinya ikut mengadakan alat-alat seperti baling-baling alias kipas, asmonel serta

pengikat jangkar. namun sampai kasus tersebut bergulir ke pengadilan barang tersebut juga tak kunjung ada.

Berdasarkan dakwaan jaksa sebelumnya, Bakri dijerat pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang telah diubah menjadi

undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan

maksimal 20 tahun penjara.

Ketua majelis hakim Isjuaedi didampingi dua hakim anggota lainnya usai mendegarkan penjelasan terdakwa pada persdingan, siang tadi,

berpendapat pihaknya akan mengagendakan pembacaan tuntutan terdawka pada pekan mendatang.

“Tuntutan terdakwa akan kami bacakan pekan depan setelah kami mendengarkan keterangan terdakwa,” tegas Isjuaedi sambil mengetuk

palu sidang sebanyak tiga kali petanda untuk mengakhiri proses persidangan. (RS4/her/D)

Komentar