oleh

Silpa Gowa 2011 Capai Rp111,6 Miliar

Editor : rakyat-admin-Daerah-

RAKYAT SULSEL . GOWA – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Gowa tahun 2011 mencapai Rp111,6 miliar. Angka ini diperoleh dari selisih pendapatan dengan pengeluaran. Tahun 2011 lalu, secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan daerah termasuk penerimaan pembiayaan Kabupaten Gowa sebesar Rp935.1miliar. Sedangkan realisasi belanja daerah termasuk pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp823,5 miliar atau 88,06% .

Hal ini terungkap dalam penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Gowa Tahun Anggaran 2011 melalui Sidang Paripurna di Ruang Rapat DPRD Gowa, Selasa (19/6). Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Gowa, Ansar Usman.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menurut  Ansar, telah dinyatakan dan diatur dalam aturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berlangsung.

Laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2011 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca Daerah, Laporan Arus Kas (LAK) dan catatan atas Laporan Keuangan (CALK) serta beberapa komponen laporan dan lampiran sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP).  Dimana laporan ini mengungkap kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, memuat hal yang memperngaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan monoter, penyebab terjadinya perbedaan material antara anggaran dan realisasinya.

Sementara itu Wakil Bupati Gowa, Abd Razak Badjidu  menjelaskan secara garis besar dalam pengelolaan anggaran belanja telah terjadi keserasian sesuai batas kebijakan anggaran yang dianut.

“Kita telah sesuai dengan anggaran surplus dan defisit yang dianut. Dalam artian secara totalitas jumlahnya masih mengacu pada anggaran berimbang serta realisasi anggaran secara umum. tidak melampui plafond anggaran yang teralokasi dalam APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut Razak memaparkan, pelampauan realisasi belanja khususnya belanja barang dan jasa pada komponen pengeluaran hanya terjadi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelampuan anggaran itu disebabkan adanya belanja obat dan alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi,” ujarnya. (K1/eui/C)

Komentar