oleh

KPPU Sorot PT Inco

Editor : rakyat-admin-Ekonomi & Bisnis-

Monopoli Usaha dan Persaingan Tidak Sehat

 

RAKYAT SULSEL . Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengontrol penegakan hukum serta penyampain saran dan pertimbangan terkait persaingan usaha berkomitmen akan menciptakan persaingan dunia usaha yanng sehat, hal ini diungkapkan oleh KPPU RI Tajuddin Noer Said dalam forum Jurnalis dan ramah tamah di Wind Flower Room, Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (18/6)

Tajuddin mengatakan KPPU ingin menegakkan etika-etika usaha, larangan anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk itu, lanjut Tajuddin peran jurnalis sangat penting di ranah tersebut untuk membongkar persekongkolan antara pengusaha dan penguasa yang merugikan bangsa ini.

Tajuddin juga menyorot PT Vale Indonesia yang sebelumnya PT Inco perlu selalu dikritisi, apalagi perusahaan itu hanya punya hak menambang bukan untuk menguasai lahan.

perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Kanada itu juga tidak bisa mengeluarkan saham dari hasil tambangnya. Hal itu juga terkait rencana Pemprov Sulsel melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel, yang ingin memiliki 10% saham Vale Indonesia.

“Selain itu, perusahaan tambang itu harus melibatkan masyarakat sekitar terutama dari segi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Tadjuddin,

Tajuddin menegaskan, Musuh besar KPPU adalah praktek monopoli, yang dilakukan oleh pengusaha yang selama ini melakukan persaingan tidak sehat.

Sementara itu terkait rencana Perusda Sulsel yang ingin memiliki 10% saham Vale Indonesia menurutnya, Pemprov Sulsel harus bijak menilai bahwa saham tidak selalu identik dengan keuntungan perusahaan.

“Lebih baik pemerintah daerah mengejar kemanfaatan lain dari perusahaan itu, seperti pajak, royalti perusahaan, dan lain-lain. Dari pada harus mengejar saham perusahaan itu, yang belum tentu menguntungkan,” ungkapnya

KPD KPPU Makassar Hakim juga menjelaskan banyak kasus yang ditangani oleh KPPU Makassar tapi selalu kalah di pengadilan tetapi setelah dilakukan kasasi di Mahkama Konstitusi justru menang, seperti kasus mini market berjaringan, pembangunan bendungan Pangkep dan Pembangunan Rumah Sakit.

“Hal ini diakibatkan karena masih banyak Hakim yang tidak memahami dengan baik tujuan dan manfaat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Hakim

KPPU bisa dikatakan sebagai lembaga superbody karena semua fungsi lembaga dari penasehat kebijakan, pemeriksaan sampai dengan pemutusan perkara ada di Undang-Undang No 5/1999.

Hakim mengatakan bahwa hingga saat ini prosentase jumlah kasus yang ditangani oleh KPPU ada sekitar 70% dari total 1.735, 186 dari 265 perkara terkait dengan tender pengadaan barang dan jasa kasus yang masuk ke KPPU sepanjang tahun 2000-2012.  Beliau juga mengungkapkan bahwa kedepan pihak KPPU akan berperan lebih aktif untuk menyikapi kasus-kasus lain di luar masalah tender proyek pengadaan barang dan jasa.

Adapun kasus-kasus besar yang ditangani KPPU adalah kasus indomaret, Carrefour, Makassar Tene, Temasek, Kartel SMS dan Kasus Astro.

pentingnya kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik pelaku usaha maupun pemerintah guna penegakan hukum dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat bisa terealisasi. (RS10)

 

Komentar