oleh

PGSI Tuntut Tunjangan Sertifikasi

Editor :rakyat-admin-Daerah-

Mengadu ke DPRD Wajo Soal Keterlambatan Pencairan

 

RAKYAT SULSEL – Persatuan Guru Sejaterah Indonesia(PGSI) Kabupaten Wajo, baru-baru ini mendatangi gedung DPRD Kabupaten Wajo, mereka memprotes pencairan tunjangan sertifikasi guru yang selalu lamban sejak tahun 2010 lalu.

Ketua PGSI Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya merasa resah dengan keterlambatan tersebut. Bukan itu saja, menurutnya, masih banyak keluhan, ada guru yang belum terbayarkan selisih tunjangan sertifikasinya tahun-tahun sebelumnya.

“Kenapa selalu ada salah pendataan, apalagikan sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi bukan lagi manual. Kenapa selalu berulang-ulang begitu, atau jangan-jangan ada unsur kesengajaan. Kita hanya berharap agar kesalahan yang lalu-lalu tidak berulang-ulang terus. Sebenarnya biar terlambat sampai 5 bulan tidak ada masalah jika ada penjelasan, tapi selama ini tidak ada,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wajo, Armayani, saat memberikan jawaban kepada Persatuan Guru Sejahtera Indonesia (PGSI) yang melakukan aspirasi di DPRD Wajo mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wajo bersedia mencairkan tunjangan sertifikasi guru, meskipun yang dibayarkan hanya dua bulan saja.

“Saya sudah tandatangani pencairannya tadi dan itu sudah siap dibayarkan. Untuk kekurangannya tetap akan dibayarkan, tapi kekurangan itu akan dilapor ke Pusat dulu, apalagi ada rekon nanti di kementerian keuangan pada Juli mendatang,” tandasnya.

“Sebab permintaan dengan pagu anggaran tidak sesuai, karena uang yang ditransfer dari pusat itu masih berdasarkan data tahun lalu dan perhitungan PP lama. Padahal, diharuskan dibayar berdasarkan gaji pokok yang baru tahun 2012 ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengelola Tunjangan Sertifikasi, Mahdi yang turut dihadirkan mengatakan untuk selisih pembayaraan tunjangan sertifikasi tahun 2010, semua sudah dibayarkan pada awal tahun lalu.

Namun, kata dia, untuk tahun 2011 memang masih ada sekitar 337 orang yang belum dibayarkan karena tidak ada SK penetapan dari direktorat masing-masing.

“Yag jelasnya, tahun-tahun sebelumnya selisih pembayaran tunjangan

sertifikasi dibayar melalui dana Dekon dari Pemprov, semua nama-nama yang masih ada kekurangannya kita kirim ke pemprov, kemudian dikirim ke rekening masing-masing guru secara langsung,” katanya. (k18/dj/D)

Komentar