oleh

Tiga PNS Wajo Terancam Dipecat

Editor :rakyat-admin-Daerah-

Terancam Pemberhentian Secara Tidak Hormat

 

ilustrasi

RAKYAT SULSEL – Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, masing-masing JM, AS, dan APS, terancam dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Saat ini ketiga PNS tersebut telah diproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Wajo Drs. Jamaluddin mengatakan, tiga PNS yang terancam diberhentikan secara tidak hormat memiliki kesalahan bervariasi, JM dijerat dengan kasus video mesum yakni Pasal 29 UU Pornografi No 24 Tahun 2008 dan UU No 23 tahun 2003 terkait perlindungan anak. Kemudian AS dalam kasus penganiayaan dan Aps dalam kasus penipuan.

“Mereka melanggar PP (Peraturan Pemerintah.red) Nomor 53 butir 6 yang menyebutkan bahwa, setiap Pegawai Negeri Sipil harus menjunjung harkat dan martabat PNS,” ungkap Jamaluddin saat ditemui Rakyat Sulsel diruang kerjanya Senin(11/6) kemarin.

Jamaluddin menambahkan, sanksi yang diatur di PP 4 Tahun 1966 yang sampai sekarang masih berlaku, pemberhentian permanen merupakan harga mati untuk PNS yang diancam lima tahun penjara.

“Kalau ancaman lima tahun berarti PNS-nya telah melakukan pelanggaran berat, makanya harus diberhentikan. Jika dia dinyatakan bebas, yang bersangkutan tidak bisa kembali jadi PNS,” terangnya.

Berbeda dengan pegawai yang diancam hukuman penjara di bawah lima tahun. Bila PNS-nya memegang jabatan, langsung dicopot dan dihentikan gajinya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun statusnya masih sebagai PNS.

“Bila kemudian diputus tidak bersalah, PNS-nya bisa menerima gajinya kembali namun tidak bisa kembali memegang jabatannya. Kalau dihukum bersalah, PNS-nya langsung diberhentikan,” ucapnya.

Lebih lanjut Jamaluddin mengatakan, aturan ini juga diatur dalam RUU tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam PP.

“RUU Pokok Kepegawaian memang mengadopsi PP 4 tentang pemberhentian seorang PNS. Yang jelas sanksinya akan diberlakukan bila sudah masuk ke tahap penuntutan,” tandasnya. (k18/dj/D)

Komentar