oleh

Sulsel Harus Benahi DPT Mulai Sekarang

Editor : rakyat-admin-Berita-

RAKYAT SULSEL — Kisruh Daftar Pemilu Tetap (DPT) masih menjadi problem di pemilu mendatang jika memang pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Baik itu pemilu legislatif, Pilpres, maupun Pemilukada. Ini akan terus jadi sorotan publik jika tidak serius dibenahi. Daerah-daerah seperti di Sulsel yang akan menyelenggarakan Pemilukada agar membenahi mulai sekarang.

“Persoalan DPT tiada hentinya jadi sorotan publik, bisa saja penyebabnya dari mal administrasi kependudukan, belum terpebuhinya keinginan kita dalam pendataan kependudukan berbasis e-KTP, dan problem lainnya,” ujar Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah di Senayan kemarin.

Menurutnya, selain Pemerintah dan KPU, Panwas dan partai politik juga  diharapkan ikut membantu, bergandengan tangan menyelesaikan kemelut tersebut, sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan, baik pemilih maupun yang dipilih. Dengan demikian tidak terjadi lagi konflik.

“Menurut hemat kami, ini dibutuhkan kesepahaman antara pemerintah dan KPU sebagai user dalam memuktahirkan data dan Panwas yang ada disana (daerah). Tentu mereka bertiga inilah yang bisa menyelesaikan persoalan,” imbuhnya.

Diantara persoalan DPT yang sering muncul diantaranya data pemilih ganda, mendata orang yang sudah meninggal, dan orang belum cukup umur masuk DPT. Olehya itu, Nasrullah kembali menghimbau KPU sebagai user harus lebih jelih menggunakan perangkat operatornya di level kelurahan harus mampu mengorganizer PPS-nya, PPDP (Panitia Pemungutan Pemuktahiran Data Pemilu) yang ada di lapangan.

Mantan Anggota KPU Yogya dua periode ini juga menghimbau, agar aspek pengawasan lebih di kedepankan. Pada prinsipnya, lanjutnya, utamakan saja hak pilih warga negara, sebab itu dijamin oleh konstitusi. “Jangan pernah menghalangi hak warga negara, jangan pernah amputasi hak politik seseorang,” lanjutnya.

PPDP dan PPS yang merupakan ujung tombak dilapangan juga dihimbau untuk berjalan proaktif. Sebenarnya, hemat Nasrullah, mudah mengantisipasi persoalan DPT, asal seluruh perangkat KPU-nya sampai ketingkat PPS dan PPDP ada keseriusan untuk bekerja. Dari hasil evaluasi kami, ditemukan PPDP yang bekerja kurang optimal. Ia juga mengingatkan, PPDP ini yang ditunjuk oleh PPS, jangan sampai bagian dari partisan, atau tidak netral karena memihak ke salah satu calon, atau persoalan lain yang dimiliki sehingga enggan mendata orang tertentu.

Yang kedua, peran serta partai politik, maksudnya, partai politik memiliki anak cabang dan anak ranting di pelosok mereka juga harus pro aktif melaporkan apabila terdapat konstituen mereka  yang belum terdaftar. Segera laporkan kepada penyelenggara pemilu yang ada di PPS, PPK, PPL atau Panwascam. Dan bagi pengawas, wajib menindak lanjuti laporan tersebut. inilah cara memediasi persoalan dalam rangka melakukan pencegahan sebelum muncul konflik yang menuai persoalan di lembaga peradilan.

Ketiga, Nasrullah melanjutkan, data akurasi pemerintah daerah. Ini penting karena merupakan data basic yang menjadi acuan penyelenggara. “Kalau memang data berbasis e-KTP belum ada, maka boleh menggunakan data apa saja yang terlebih dahulu dikroscekkan dengan data pemilu terakhir. Ini harus dilakukan dengan baik, dan berikan otoriter penuh ke KPU selaku penyelenggara. (fat-fmc)

Komentar