oleh

DPD Pertanyakan 11 Temuan BPK

Editor : rakyat-admin-HL-

Ada Apa di Kepengelolaan Keuangan Pemkot Makassar?

 

RAKYAT SULSEL — PENGELOLAAN keuangan di Pemkot Makassar dalam enam tahun belakangan dinilai tak wajar.  Mulai tahun 2006 sampai 2011 pengelolaan keuangannya selalu mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite IV yang membidangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Lembaga Keuangan, Koperasi, UMKM, meminta klarifikasi 11 temuan BPK terhadap Pemkot Makassar atas pengelolaan keuangannya.

11 temuan itu diantaranya; kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, penerimaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM tidak disetor ke kas daerah, utang pajak sebelum tahun 2010 pada SKPD belum disetor ke kas negara, penyelesaian sisa UUDP sebelum tahun 2010 berlarut-larut, hasil penjualan es balok pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan UPTD TPI Rajawali tidak melaporkan dan menggunakan langsung penerimaan hasil penjualan pabrik es TPI Rajawali, peyelesaian pekerjaan pengadaan pin emas Sekretariat DPRD dan pembangunan atap indoor lapangan tenis DPRD tidak tepat waktu, penyelesaian pembangunan Gedung Menara Balaikota terlambat, penyelesaian atas kegiatan pengadaan buku DAK 2010 pada Dinas Pendidikan terlambat, pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat DPRD kurang diyakini kebenarannya, realisasi belanja bantuan sosial TA 2010 tidak sesuai ketentuan, hibah ke instansi vertikal belum sesuai ketentuan.

Ketua Rombongan DPD RI Litha Brent mengatakan kalau 11 poin ini perlu diklarifikasi sejauh mana tindak lanjutnya, karena ini bisa merugikan kas negara. Misalnya, salah satu poin yaitu hasil temuan BPK Rp1,8 miliar kelebihan pembangunan Gedung Tower Balaikota yang disinyalir bisa merugikan kas negara. “Mulai tahun 2006 sampai 2011, pengelolaan keuangan Pemkot Makassar selalu mendapat penilaian dari BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, supaya kedepan ada upaya perbaikan,” kata Litha yang juga Ketua I DPD RI saat melakukan kunjungan ke Pemkot Makassar, Rabu (6/6) di Ruang Pola Gedung Balaikota Makassar.

Litha menambahkan, kunjungan kerja yang dilakukan DPD RI ke Pemkot Makassar merupakan tugas dan fungsi untuk mendukung gerakan good governance atau pemerintahan bersih. “Apalagi, DPD juga memiliki peran dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintahan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur saat menerima rombongan, membenarkan adanya kelebihan anggaran senilai Rp1, 8 miliar dari pembangunan Gedung Menara Tower Balaikota Makassar.  “Kami sudah menyurati ke kontraktornya, dan sudah ada pembayaran ganti rugi Rp50 juta secara berkala. Selain itu dinas PU juga punya tanggung jawab dalam menyelaesaikannya. Ini menjadi perhatian kami, agar ke depan dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dengan peningkatan pengelolaan keuangan SKPD,” terangnya.(RS9/D)

Komentar