oleh

Adang Krisis Baru, Pemerintah dan BI Bersatu

Editor :rakyat-admin-Ekonomi & Bisnis-

Sepakati Mekanisme Koordinasi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

 

RAKYAT SULSEL –– Pemerintah (Menteri Keuangan), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati nota kesepahaman baru terkait Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk menjaga koordinasi antar lembaga dalam mengantisipasi datangnya krisis. Hal ini selaras dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang merupakan amanat dari pasal 44, 45, 46 dalam UU Otoritas Jasa Keuangan.

“Kami telah menyepakati dan menandantangani nota kesepahaman mengenai bagaimana kita melakukan mekanisme koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,” jelas Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan, sesaat setelah penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Crisis Management Protocol antara Kementerian Keuangan, BI dan LPS, sebagaimana rilis diterima Rakyat Sulsel, Kamis (7/6).

Dalam koordinasi tadi, ditempatkan pula sekretariat FKSSK yang beranggotakan eselon I dan eselon II dari ketiga lembaga tersebut. “Karena itu kita mengharapakan dalam waktu ke depan, koordinasi dari ke tiga lembaga ini semakin baik lagi. Dan tentunya pada waktunya nanti, forum ini juga akan diperkuat dengan keanggotaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” paparnya.

Sekretariat ini beranggotakan Kemenkeu yang diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dari BI adalah Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, serta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter. Sedangkan dari LPS yaitu Derektur Penjaminan dan Menejemen Risiko serta Direktur Klaim dan Resolusi Bank.

Melalui forum ini, Mahendra meyakini lembaga-lembaga tersebut akan semakin mampu melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kondisi global. “Untuk bisa mengawal kondisi dalam negeri, sehingga dapat terus menjalankan program-program pembangunannya tanpa terlalu terpengaruh dampak perkembangan global,” pungkasnya.

Menurut Mahendra, dalam struktur FKSSK yang baru ini, koordinasi ketiga lembaga ini akan makin baik dalam pertukaran data dan informasi terkait kondisi terkini searta membahas indikator krisis manajemen protokol dalam lembaga masing-masing.

“Kami mencoba mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan kebijakan dari tugas serta kewenangan masing-masing lembaga dan pada gilirannya melakukan koordinasi dalam mengambil kebijakan,” jelasnya.

Mahendra menyebutkan, dalam kerangka kerja yang baru ini, indikator yang menjadi perhatian FKSSK tidak hanya sektor perbankan seperti nota kesepahaman pada 2010, namun juga pasar keuangan, pasar modal serta lembaga keuangan non bank.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, menambahkan, upaya penambahan indikator dalam krisis manajemen protokol ini dilakukan karena kondisi sistem keuangan saat ini semakin canggih dan rumit.

“Kita berharap dengan protokol lebih lengkap dan komprehensif, tidak hanya terpaku satu lembaga yang bertanggung jawab, tapi ada implikasi kepada kesatuan forum sehingga penanganan dilakukan komprehensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,” paparnya.

Adanya kesepahaman ini, lanjut Bambang, akan mendorong satu koordinasi dalam menangani permasalahan ketika salah satu indikator dalam krisis manajemen protokol mulai dirasakan bermasalah.

“Walau indikator yang kuning cuma satu dan yang lain hijau, justru ini harus ketemu dan apa dampaknya kepada (indikator) yang lain. Kita tidak ingin indikator yang lain nanti berubah menjadi kuning,” tegasnya.

Menurut Bambang, dengan adanya peningkatan koordinasi ini, ketiga lembaga akan bisa saling mengingatkan dan mengambil langkah preventif apabila suatu saat indikator dalam krisis manajemen protokol mulai berubah warna.

“Dengan saling bertemu, kita bisa saling mengingatkan, sehingga kita mengambil langkah preventif di Bank Indonesia, Kemenkeu, dan LPS, agar tidak terkaget-kaget ketika ada perubahan warna,” jelasnya.

Dalam acara MoU itu, hadir Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur BI Darmin Nasution, Deputi Gubernur BI Halim Almasyah, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto.

Menurut rencana, forum ini akan diperkuat dengan keanggotaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lembaga OJK terbentuk pada awal 2013. (dul)

Komentar