oleh

Pemprov Sulsel Tidak Akan Naikkan PBBKB

Editor : rakyat-admin-Ekonomi & Bisnis-
ILUSTRASI

RAKYAT SULSEL — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah berkomitmen untuk tidak menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal itu diungkapkan, Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, Malik Faisal, ketika ditanya terkait rencana pemerintah pusat menaikkan PBBKB hingga 5% pada September 2012 mendatang.

“Kami belum terima suratnya. Tetapi, kalaupun memang ada rencana pemerintah pusat seperti itu, Pemprov Sulsel tidak akan menaikkan PBBKB,” kata Malik, Rabu (6/6).

Ia mengungkapkan, saat ini PBBKB di Sulsel hanya berkisar 1,5%. Jika pemerintah pusat berencana menaikkan hingga 5%, Pemprov Sulsel akan tetap mengambil angka terendah.

“Sekarang kan ada batasannya, PBBKB hingga dua persen. Sulsel hanya 1,5 persen,” ujarnya.

Menurutnya, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, selalu menekankan untuk tidak meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Pasalnya, kenaikan pajak hanya akan membebani rakyat.

“Dari awal pemerintahannya, gubernur selalu menekankan tidak akan menaikkan pajak karena akan membebani rakyat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diatur salah satunya soal tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) ditetapkan maksimal 10%. Pada 18 Agustus 2009, DPR telah mengesahkan UU No.28/2009 tentang PDRD yang akan berlaku mulai 1 Januari 2010. Dalam UU PDRD baru tersebut terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi (Pajak Rokok) dan 3 jenis pajak kabupaten/kota (PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet).

Dalam undang-undang kabupaten/kota juga ada penambahan 1 jenis pajak yaitu pajak air tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. Dengan adanya tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Namun, pada 4 Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden No.36/2011 tentang Perubahan atas Tarif PBBKB. Tarif PBBKB yang sudah ditetapkan oleh daerah dalam perdanya diubah menjadi 5%. (RS5).

Komentar