oleh

DPD RI Pertanyakan WDP Pemkot Makassar

Editor : rakyat-admin-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang didapatkan Pemkot Makassar dari Badan Pemeriksa Keuangan selama lima tahun berturut-turut. DPD RI Komite IV yang membidangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan, koperasi, UMKM, meminta klarifikasi sejauh mana tindak lanjut Pemkot Makassar terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Mulai tahun 2006 sampai 2011, pengelolaan keuangan Pemkot Makassar selalu mendapat penilaian dari BPK dengan opini WDP. Inilah yang kami klarifikasi sejauh mana tindaklanjutnya,” kata Litha Brent, Ketua I DPD RI, saat melakukan kunjungan ke Pemkot Makassar, Rabu (6/6).

Litha mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan DPD RI ke Pemkot Makassar merupakan tugas dan fungsi untuk mendukung gerakan Good Governance atau pemerintahan bersih. Apalagi, DPD juga memiliki peran dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintahan.

“Tujuan kami hadir disini untuk berdialog langsung dengan Pemkot Makassar terkait penilaian WDP dari BPK. Sejauh mana tindak lanjut Pemkot yang secara berulang kali mendapatkan WDP,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur, menjelaskan, sejak diberlakukannya penilaian atas laporan keuangan Pemda hingga tahun 2011, penilaian BPK yang diterima Pemkot Makassar adalah WDP dengan 11 temuan. Salah satunya, penyelesaian pembangunan Gedung Menara Balaikota yang terlambat dan pihak rekanan yang telah membayarkan denda keterlambatannya.

“Hal tersebut menjadi perhatian kami, agar kedepan dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dengan peningkatan pengelolaan keuangan SKPD,” terangnya.(RS9/C)

 

 

Komentar