oleh

Alokasi 10 Persen Dana Jalan Sulit Terealisasi

Editor : rakyat-admin-Ekonomi & Bisnis, HL-
Djoko Kirmanto

RAKYAT SULSEL –– Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menilai, usulan alokasi 10 persen dari APBN/APBD khusus untuk penanganan jalan sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut menurut Djoko Kirmanto, karena masih banyak sektor lain yang sama pentingnya dengan penanganan jalan yang memerlukan alokasi anggaran yang memadai.

“Ini perlu dikaji lebih mendalam, karena dapat menimbulkan masalah. Apa iya hal yang lainnya kurang penting (dibanding jalan-red),” tutur Djoko Kirmanto usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR-RI yang membahas usulan inisiatif DPR-RI tentang revisi UU Jalan No. 38 tahun 2004 di Jakarta, Rabu (6/6), sebagai rilis yang diterima Harian Rakyat Sulsel.

Dalam Raker tersebut, Komisi V DPR mengusulkan salah satu materi yang perlu diatur dalam Rancangan UU Jalan ialah alokasi dana khusus jalan sebesar 10 persen dari APBN/APBD untuk kurun waktu 20 tahun sejak UU tersebut diberlakukan.

Djoko Kirmanto menambahkan, pertimbangan lain yang membuat usulan tersebut sulit untuk dilakukan ialah ketetapan besaran alokasi tersebut tidak disebutkan dalam UUD 1945, sehingga berbeda dengan alokasi dana pendidikan yang memang diatur dalam UUD 1945 perubahan keempat melalui pasal 31 ayat 4.

Hal lain yang mendapat perhatian dari Menteri PU ialah usulan pembentukan Badan Pengawas Jalan sebagai badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan jalan. Menurutnya, tugas tersebut sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku auditor internal Kementerian PU, serta Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawas eksternal.

“Pembentukan Badan Pengawas Jalan perlu dilihat lagi, karena akan memperpanjang birokrasi dan membebani anggaran biaya negara,” sebutnya.

Usulan DPR lainnya dalam RUU Jalan yaitu pengaturan khusus tentang jembatan. Djoko Kirmanto menjelaskan, jembatan ialah bagian dari jalan sehingga UU No 38 tahun 2004 tidak mengatur khusus tentangnya. Sementara pengaturan khusus jembatan sudah ada pada tingkatan Peraturan Menteri PU.

Djoko Kirmanto mengatakan, Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR untuk menyempurnakan UU Jalan yang ada, namun hendaknya tidak perlu mengganti seluruh isinya. Hal tersebut didasarkan penilaian UU Jalan yang berlaku sudah mengatur hal-hal strategis seperti yang diusulkan DPR.

“Permasalahan dalam penyelenggaraan jalan pada dasarnya tidak terletak pada substansi pengaturannya tetapi lebih kepada implementasi dan upaya penegakan hukumnya,” ujarnya. (RS10/dul/C)

Komentar