oleh

Pengelolaan Keuangan Pemprov Harus Lebih Transparan Lagi

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-
ARIADY ARSAL, Anggota DPRD Sulsel

RAKYAT SULSEL — Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hanya kepada daerah yang memenuhi kriteria, di antaranya laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti, pengelolaan atas arus kas dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Dengan mendapatkannya WTP Pemerintah Provinsi Sulsel dengan clean and clear, membuktikan pengelolaan keuangannya dianggap telah memenuhi kriteria, baik SAP, SPIP, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membahas WTP yang diperoleh Pemprov Sulsel, berikut wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan anggota Komisi C DPRD Sulsel, Ariady Arsal.

 

+ Bagaimana Anda melihat penghargaan WTP kepada Pemprov Sulsel?

– Kami sebagai anggota DPRD mengapresiasi dengan pencapaian tersebut. Penghargaan ini sudah seharusnya menambah motivasi sehingga pengelolaan anggaran bisa lebih transparan lagi kedepannya.

 

+ Penghargaan ini yang kedua kalinya didapatkan Pemprov, menurut Anda?

– Seperti yang saya katakan, harus diapresiasi, dan menambah kinerja lebih baik lagi.

 

+ Sejauh ini kontrol DPRD Sulsel bagaimana?

– Kami teman-teman di DPRD Sulsel sangat mengontrol segala kebijakan yang berkaitan dengan anggaran. Dan sejauh ini memang, tidak ada yang dianggap bermasalah. DPDR sangat proaktif mengawal pemerintahan. Bahkan DPRD Sulsel juga punya tanggung jawab yang sama dalam mengelolaan anggaran, sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran.

 

+ Apakah BPK sudah menjalankan tugas secara profesional?

– Hal ini saya rasa konteksnya terpisah, yang pasti BPK memang harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

 

+ Harapan Anda ke depannya?

– Yah, hasil ini harus tetap dipertahankan. Kedepan tentunya sangat diharapkan kerja keras bagi semua unsur di pemerintahan. Selain itu DPRD juga harus punya tanggung jawab dalam mengawal pemerintahan. (RS9/D)

Komentar