oleh

Kejari Tunggu Izin Presiden

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Terkait Pemeriksaan Walikota Palopo

 

RAKYAT SULSEL — Kejaksaan Negeri Palopo menyatakan siap memeriksa Walikota Palopo, HPA Tenriadjeng, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan izin. Rencana pemeriksaan walikota dua periode itu sebagai saksi, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana pendidikan gratis tahun 2011 sebesar Rp4 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan dua tersangka yakni Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Yamin dan pengelola dana pendidikan gratis, Ridwan.

Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Oktavianus menegaskan pihaknya secepat mungkin akan memeriksa walikota sehingga kasus ini terbuka lebar untuk didalami selanjutnya.

Menurutnya, jika memaksakan memeriksa kepala daerah tanpa ada izin resmi dari Presiden, berkasnya di pengadilan kemungkinan besar akan ditolak majelis hakim.

“Kalau tanpa izin Presiden, kami sudah lama memeriksanya. Namun, sesuai dengan aturan kami harus menunggu izin Presiden untuk memeriksa Bupati atau walikota maupun Wakilnya,”jelasnya.

Oktavianus juga menambahkan pihaknya juga sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Kami juga menunggu hasil audit BPKP, karena diketahui ada berapa kerugian Negara dalam kasus ini. Kita tunggu saja hasilnya,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Barisan Antikorupsi (Bakar) Kota Palopo, Yertin Ratu mengatakan, kejari menunggu izin presiden hanya merupakan alasan untuk memperlambat penanganan kasus tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 25 orang aktifis LSM, mahasiswa, dan pemuda asal Kota Palopo yang berdomisili di Jakarta, mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain Kantor Kejagung, para aktifis juga merencanakan akan mendatangi Kantor KPK. Mereka menyerahkan data-data dugaan korupsi dana pendidikan gratis, termasuk sejumlah kasus korupsi yang belum terungkap di Palopo. (K6/dj/D)

Komentar