oleh

Kas Keuangan Terbuka, Pantas Sulsel Raih WTP

Editor : rakyat-admin-Wawancara-

RAKYAT SULSEL– Prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cukup membanggakan. Bayangkan, Sulsel menjadi satu-satunya provinsi yang baru meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, opini WTP pada 2010 lalu masih dengan catatan, tetapi telah diselesaikan. Tahun ini, opini WTP tanpa catatan atau clean and clear.

Opini WTP yang diperoleh Pemprov Sulsel merupakan manfaat dari penerapan e-audit yang hampir semua gubernur atau bupati menolak menerapkannya. Penerapan e-audit memberikan peluang kepada BPK “mengobok-obok” atau masuk melakukan pemeriksaan secara langsung keuangan Sulsel.

“Kas keuangan sangat terbuka. Saya juga bisa mengetahui mana unit kerja yang kerjanya tidak beres. Kalau ada yang SKPD yang membuat opini BPK disclaimer, maka hari ini juga dibuat SK pergantian pejabat,” tegasnya.

Sukses Pemprov ini pun mendapat apresiasi para legislator di DPRD Sulsel. Ariady Arsal, Anggota Komisi C DPRD Sulsel, saat dihubungi malam tadi mengatakan, dewan sangat mengapresiasi dengan pencapaian tersebut. “Dengan pencapaian ini, seharusnya menambah motivasi sehingga pengelolaan anggaran bisa lebih transparan lagi kedepannya,” katanya.

Dewan pun, menurut Ariady Arsal, sangat mengontrol segala kebijakan yang berkaitan dengan anggaran. “Dan sejauh ini memang, tidak ada yang dianggap bermasalah. DPDR sangat proaktif mengawal pemerintahan,” terangnya.

Bahkan kata kandidat Walikota Makassar ini, DPRD Sulsel juga punya tanggung jawab yang sama dalam mengelolaan anggaran, sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof.Dr.Gagaring Pagalung, S.E.M.S.Akuntan, yang dihubungi malam tadi menanggapi bahwa gelar WTP yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Provinsi Sulsel merupakan penilaian yang sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh BPK. “Predikat ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi  atas pemeriksaan keuangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Sulsel, bahwa pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Sulsel secara umum tidak ada masalah,” jelasnya.

Menurutnya, BPK sebagai badan indepanden yang diberikan otoritas untuk menentukan opini penilaian keuangan ini secara umum sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat serta sistem pengendalian internal keuangannya diatur dengan baik.

Dia mengakui, WTP adalah pemeriksaan secara umum, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di lapangan tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran yang terjadi. “Sebagaimana seorang dokter yang melakukan diagnosa penyakit secara umum tetapi bisa jadi ada hal yang tidak terjangkau oleh pemeriksaan dokter. Begitu juga dengan BPK yang melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan di tingkat daerah sifatnya secara umum saja tetapi bisa jadi ada hal yang tidak terjangkau oleh BPK, dan hal itu tidak substansi menurut penilaian BPK,” ujar Gagaring. (RS9-RS10/D)

Komentar