oleh

Dirut PDAM Masuk Rumah Sakit

Editor : rakyat-admin-Berita-

RAKYAT SULSEL — Tak lama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan potensi kerugian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Kota Makassar yang di ekspos media beberapa hari ini, Dirut PDAM kota Makassar,  Hamzah Ahmad terbaring di Rumah Sakit Grestelina, Kamar Tulip 527. Entah ada kaitannya atau tidak dengan temuan BPK tersebut, namun dari pihak rumah sakit yang dimintai keterangannya enggan memberikan keterangan tentang penyakit yang diiderita Dirut PDAM itu.

Pantauan Rakyat Sulsel, siang kemarin, tampak beberapa pengawai PDAM bergantian membesuk orang nomor satu di PDAM yang baru setahun lebih menjabat sebagai Dirut itu. Dari hasil pemeriksaan BPK, PDAM berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar akibat dari kerjasama pihak ketiga yang tentunya berimbas pada masyarakat selaku konsumen.

Humas PDAM Kota Makassar, Idris Tahir membenarkan jika atasannya itu sakit dan sementara dirawat di RS Grestelina.

“Ya, sedang sakit. Kami hanya diinformasikan beliau sedang sakit dan tidak bisa diganggu. Jadi, tidak bisa diganggu karena sedang pemulihan, mungkin besok keluar dari rumah sakit,” ujarnya, malam tadi via seluler.

Terkait kasus yang menerpa PDAM, pihaknya, lanjut Idris sudah mengklarifikasi beberapa hari lalu. “Sekarang belum ada perkembangan lagi,” kata Idris yang baru menjabat sebagai Humas per 1 Juni 2012 itu.

Sebelumnya, PDAM menjelaskan temuan BPK tersebut diterima pihaknya per tanggal 27 Maret 2012. Di surat itu memang diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK. Namun, PDAM sudah bereaksi dengan mengajukan review kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Makassar.

Surat review yang dikirimkan per tanggal 27 Mei itu sementara dikaji oleh BPKP dan hasilnya ditunggu paling lama 20 hari. Isi review tersebut, PDAM membela diri dengan hasil kajian tim konsultan dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dari hasil tim BPP-SPAM itu menyebutkan, bagi ketiga investor, yaitu; PT Traya Tirta Makassar, PT Bahana Cipta, dan PT Multi Engka Utama berdasarkan analisa keuangan yang dilaukan oleh Tim Konsultan Kajian Kerjasama menunjukkan bahwa ketiga investor tersebut mendapatkan NPV yang negatif dengan kata lain mengalami kerugian. Di situ juga disebut, mengenai rekomendasi BPK terhadap usulan-usulan perubahan dan pemutusan kontrak kerjasama harus berpegang teguh pada pasal-pasal yang terdapat pada kontrak kerjasama tersebut. Terakhir, dari hasil BPP-SPAM disebut, hasil analisi terhadap Financial Projection oleh Tim Konsultan Kajian Kerjasama berkesimpulan bahwa PDAM tidak dirugikan dalam rangka melaksanakan proyek kerjadsama dengan keempat investor (PT TRaya Tirta Makassar, PT Bahana Cipta, PT multi Engka Utama, dan PT baruga Asrinusa Development).

Desakan untuk menyeret temuan ini ke ranah hukum dilontarkan Ketua Anti Corruptiom Committe (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib. dikatakan, bahwa sejauh ini pihak belum mendapatkan data yang valid tentang temuan tersebut. Meski demikian dirinya berharap pihak kejaksan bisa segera menindak lanjuti hal tersebut. “Saya belum dapat datanya, tapi ini kan temuan BPK, dan kalau betul itu temuan maka haruas di tindak lanjuti oleh kejaksaan,” harapnya saat dimintai tanggapan Rakyat Sulsel, malam tadi.

Kalau temuan itu kemudian terbukti, kata Muthalib,  maka itu harus ada penindakan secara hukum.”Pihak kejaksaan harus mengusus persoalan inmi secara tuntas,” harapnya.

BPK sendiri lewat Anggota VI BPK RI, Dr Rizal Djalil  menantang aparat penegak hukum, baik kejaksaan ataupun pihak kepolisian untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. BPK memastikan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kontrak PDAM dengan beberapa pihak ketiga. “Sudah jelas ada kerugian negara. Sekarang bagaimana aparat penegak hukum. BPK sudah melakukan audit, kapan pun kami siap. Kami tunggu, apakah itu kejaksaan atau kepolisian,” kata Rizal, belum lama ini.

Rizal menjelaskan, BPK Pusat melakukan pemeriksaan tahun 2012. Sebelumnya, BPK Perwakilan Sulsel juga telah melakukan audit pada tahun 2010. Tahun 2008 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, monitoring terhadap kerugian negara juga telah dilakukan. “Jadi, empat kali pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan itu kita menyimpulkan ada kerugian negara,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kerugian negara ditemukan dari kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya sebesar Rp38.168.668.888,39. Sedangkan, kerjasama pengusahaan pengembangan IPA V Somba Opu sebesar Rp455.255.000.000 dengan PT Bahana Cipta tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kerugian perusahaan serta harga, kualitas pekerjaan, tidak dapat diyakini kewajarannya, dan potensi tuntutan hukum kepada PDAM Kota Makassar.

“Ada juga kerjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69.312.345.355 antara PDAM Kota Makassar dan PT Multi Engka Utama bermasalah dan berpotensi kerugiaan perusahaan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan, PDAM memberikan tarif khusus lebih rendah daripada tarif penuh kepada PT Baruga Asrinusa Development sehingga mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp2.635.773.098. “Laporan ini sudah lama karena BPKP juga telah melakukan audit sejak tahun 2008. Saya ingin katakan, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak yang berkompeten dalam masalah ini, yaitu PDAM,” terangnya.

Rizal menegaskan, kerugian negara harus dikembalikan. Jika tidak, akan bersoal secara hukum.Waktu yang diberikan selama dua bulan juga sudah lewat dan PDAM belum melakukan klarifikasi. Saat ini, masalah di PDAM sudah menjadi komoditi publik. “Kerugian negara harus dikembalikan, kalau tidak prosedur hukum akan berjalan. BPK sudah melakukan audit, tinggal bagaimana kepolisian dan kejaksaan menindaklanjuti. Kami selalu siap,” pungkasnya.(RS11-RS1-not/D)

 

Komentar