oleh

Dewan Minta Pembongkaran Makassar Mall Dihentikan

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

RAKYAT SULSEL – Proses revitalisasi Makassar Mall yang diproyeksikan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di KTI terancam tertunda penyelesaiannya. Padahal, proses pengerjaan sudah memasuki tahap pembongkaran struktur bangunan lama pasca kebakaran lalu.

Pemkot Makassar yang menggandeng PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku investor, hingga kini belum menemui kesepakatan dengan para pedagang Makassar Mall sebagai pemegang hak guna bangunan.

Anggota Komisi A DPRD Makassar Yusuf Gunco mengatakan proses pengerjaan Makassar Mall tidak bisa dilanjutkan oleh MTIR, jika tidak memberikan kejelasan terkait status kontrak guna bangunan kepada para pedagang.

“Memang MTIR masih memiliki sisa kontrak hingga 2019 terkait pengelolaan Makassar Mall yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Pemkot. Tapi, MoU tersebut mesti diperbarui pasca terjadinya kebakaran Makassar Mall pertengahan tahun lalu. Sehingga selama tidak ada MoU baru, serta tidak adanya kejelasan untuk para pedagang terkait status kontrak kios,  MTIR tidak mempunyai dasar untuk melanjutkan revitalisasi Makassar Mall,” ujarnya, kemarin.

dikatakan Yugo–sapaan akrab Yusuf Gunco–, pemerintah kota harus mengeluarkan SK baru sehubungan dengan pembongkaran. Sebab Hasil pembongkaran punya nilai, dan harus jelas siapa yang mengambilnya.

Menurutnya, meski MTIR telah ditunjuk sebagai investor dalam revitalisasi Makassar Mall oleh Pemkot Makassar, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam rangka proses pengerjaan pusat perbelanjaan kebanggan masyarakat Makassar tersebut.

“Mesti ada legalitas atau MoU baru antara MTIR, pedagang dan Pemkot Makassar terkait kepemilikan lods pada bangunan baru jika revitalisasi rampung secara keseluruhan,” papar  Yugo.

Adapun revitalisasi pusat perbelanjaan Makassar Mall pasca mengalami kebakaran Juni tahun lalu, diperkirakan bakal menelan anggaran sebesar Rp200 miliar.

Direktur PT Melati Tunggal Inti Rakyat (MTIR), Fanny Anggraini, mengungkapkan seluruh biaya revitalisasi berasal dari perseroan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebagai pemilik aset Makassar Mall. “Untuk tahap awal kami akan membongkar seluruh struktur bangunan lama, untuk kemudian membangun gedung baru,” ujarnya.

Revitalisasi bangunan secara menyeluruh dilakukan sesuai dengan rekomendasi Tim Penanganan Makassar Mall, dimana bangunan struktur bangunan lama pasca kebakaran sudah tidak layak dan dikhawatirkan akan roboh, sehingga pembangunan kembali pusat perbelanjaan masayarakat Kota Makassar tersebut mesti dilakukan.

Sebelumnya, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemkot dengan PT MTIR terkait pembangunan Makassar Mall tinggal menyelesaikan masalah administrasi.

“Persoalannya tinggal menyelesaikan proses administrasi, karena kita sudah sepakat bahwa dari berbagai macam pertimbangan pembangunan Makassar Mall harus kami lanjutkan kepada yang bersangkutan (MTIR),” ujarnya.

Menurut dia, jika hak kelola tidak diberikan kepada MTIR akan terjadi masalah terkait kompensasi kepada pedagang pasca terbakarnya Makassar Mall. Selain itu, dalam MoU antara Pemkot dan PT MTIR yang lama, tertuang PT MTIR memiliki hak kelola hingga 2019.

“Apalagi pengembang (PT Melati Tunggal Inti Raya) juga sudah siap untuk melanjutkan,” tegas Ilham.

Selain itu, hak pengelolaan juga kemungkinan besar juga akan kembali diberikan kepada PT Melati Tunggal Inti Rakyat setelah Pemkot menyusun draf MoU yang baru untuk mengganti MoU yang lama.

“Jadi nantinya, jika terjadi kasus yang sama (kebakaran Makassar Mall) tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara Pemkot dan pengembang. Karena sudah dicantumkan semua dalam MoU,” jelas Ilham.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) Muhammad Sahib mengharapkan proses pembongkaran struktur bangunan lama Makassar Mall yang telah mengalami kebakaran, tidak dilanjutkan sebelum ada komitmen tertulis dari MTIR terkait hak kepemilikan kios.

“Apalagi kami juga masih mempunyai hak atas bangunan lama sesuai dengan perjanjian pedagang dengan MTIR. Sehingga, sangat tidak relevan jika MTIR tetap melakukan pembongkaran bangunan lama, sementara kami sebagai pedagang masih mempunyai hak atas bangunan lama (kios),” ujarnya.

“Mestinya ada kejelasan terkait sisa kontrak kami atas lods, dan bagaimana hak kami jika pembangunan Makassar Mall telah rampung berdiri. Kami hanya berharap sisa kontrak kios kami bisa didapatkan kembali,” tambah Sahib. (RS1/RS6/dj/E)

Komentar