oleh

APBD Sulsel Secara Umum tak Ada Masalah

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-
Prof. Dr. GAGARING PAGALUNG, S.E.M.S.Akuntan, pengamat ekonomi Unhas

RAKYAT SULSEL — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali mengukir prestasi penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sulsel bahkan meraih WTP kategori clean and clear, yaitu tanpa catatan apapun.

Adapun realisasi pendapatan dan belanja dinilai sejalan dengan laporan keuangan daerah Pemprov Sulsel. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100 persen. Sementara untuk item belanja yang sebesar Rp2,2 triliun, dapat terealisasi tidak sampai 100 persen. “Dengan demikian, Pemprov Sulsel juga telah sukses melakukan penghematan anggaran,” kata pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E.M.S.Akuntan saat dihubungi malam tadi.

Begitupun dengan item pembiayaan yang sebesar Rp278 miliar dapat terealisasi 100 persen sedangkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tahun lalu hanya Rp290 miliar kini menjadi Rp212 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2011, pengendalian uang semakin sangat memadai, pengendalian belanja perjalanan dinas semester II tahun anggaran 2011 sudah semakin baik dan tahun 2012 sudah diberlakukan pola atau sistem at cost.

Prestasi ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Berbagai kalangan memberi tanggapan terkait predikat WTP. Salah satunya tanggapan pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E.M.S.Akuntan. Berikut petikan wawancaranya.

 

+Apa tanggapan Anda terkait gelar WTP yang diraih Sulsel?

– Perlu saya tanggapi bahwa gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Provinsi Sulsel merupakan penilaian yang sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh BPK. Predikat ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi atas pemeriksaan keuangan yang diperoleh Pemprov Sulsel, bahwa pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Sulsel secara umum tidak ada masalah.

 

+ Bagaimana tanggapan Anda soal penilaian BPK?

– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan indepanden yang diberikan otoritas untuk menentukan opini penilaian keuangan ini secara umum sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat serta sistem pengendalian internal keuangannya diatur dengan baik. BPK harus sesuai dengan Undang-undang pemerintah pusat.

 

+Bagaimana kalau suatu saat ditemukan pelanggaran?

– Adapun kalau ada temuan pelanggaran yang berdampak pidana itu persoalan nanti. Kalau ada yang bisa membuktikan anggapan ini, berarti predikat ini bisa digugat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bahwa tidak menutup kemungkinan WTP bebas dari pelanggaran.

Tetapi secara umum tata kelola keuangannya sudah bagus. WTP adalah pemeriksaan secara umum tetapi dalam praktek pelaksanaannya di lapangan tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana seorang dokter yang melakukan diagnosa penyakit secara umum tetapi bisa jadi ada hal yang tidak terjangkau oleh pemeriksaan dokter. Begitu juga dengan BPK yang melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan di tingkat daerah sifatnya secara umum saja tetapi bisa jadi ada hal yang tidak terjangkau oleh BPK, dan hal itu tidak substansi menurut penilaian BPK.

 

+Apa indikator untuk mendapat predikat WTP?

– Indikator utama dalam penilaian WTP adalah, pertama menilai sistem pengendalian internalnya, kedua mengikuti regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ketiga kalau ada penyimpangan itu sifatnya tidak material. Misalnya penilaian uang Rp5000 oleh seorang tukang becak pasti sifatnya material karena sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan penilaian orang kaya, yang tidak terlalu menganggap penting uang tersebut karena mudah didapatkan. Dalam artian bentuk nilai dari keduanya berbeda.

Kalau penilaiannya terjadi pelanggaran yang sifatnya tidak material, hal itu tidak dihitung, tetapi kalau pelanggarannya sangat material seperti ada dana yang di keluarkan tetapi tidak mampu dipertanggungjawabkan, hal ini termasuk ke dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti yang diperoleh oleh Kota Makassar. (RS10/D)

Komentar