oleh

KPK “Lot Arisan” Bansos, CCC, dan PDAM

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

Abraham Bilang, WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

RAKYAT SULSEL— Bos besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengeluarkan pernyataan keras. Dia memperingatkan kepala daerah agar tidak cepat berbangga dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saat ini banyak pemimpin daerah yang merambisi memburu WTP.  Saya beri tahukan, WTP bukan  jaminan  di dalamnya tidak  ada perbuatan pidana. Status (opini) WTP  tidak akan  menghalangi aparat hukum, seperti polisi,  kejaksaan, atau KPK untuk masuk jika ada indikasi korupsi,” tegas pria berkumis itu dalam Pertemuan Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK di Provinsi Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku, BPK, KPK, BPKP dan Kejaksaan Agung dengan Bupati/Wali Kota se Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku, di Hotel Grand  Clarion, Makassar, Senin (4/6).
Abraham menjelaskan, modus korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain; penyuapan kepada anggota DPRD dalam pengajuan rancangan APBD, penyuapan kepada DPRD dalam pertanggungjawaban APBD, penyalahgunaan anggaran kepala daerah, dana taktis, penyalahgunaan anggaran bansos atau hibah dengan proposal fiktif, penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan atau tak sesuai prosedur. “Manipulasi sisa APBD untuk pemilihan kepala daerah periode kedua, penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi kepala daerah, dan mark-up anggaran pengadaan barang dan jasa,” urainya.
Sementara, modus korupsi yang dapat dilakukan anggota DPRD, antara lain; menerima suap dalam rangka perencanaan dan pertanggungjawaban APBD, memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan, menyalurkan dana APBD bagi kepentingan anggota dewan melalui lembaga atau yayasan atau organisasi fiktif, manipulasi bukti perjalanan dinas, dan turut serta dalam proyek pemerintah.
“Saya tegaskan sekali lagi, WTP bukan segala-galanya, apalagi jika ditemukan ada indikasi upaya tidak benar dalam mendapatkan predikat WTP, maka KPK pasti akan masuk,” tegasnya.
Seperti diketahui, tahun ini, sejumlah di daerah di sulsel mendapat predikat WTP, seperti; Propinsi Sulsel serta Kabupaten Gowa. Pemkot Makassar sendiri tahun ini mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menyatakan, perilaku korupsi itu tidak ditentukan oleh predikat apa yang disandang suatu daerah.”Pada dasarnya kami sangat setuju bahwa perilaku korupsi itu tidak ditentukan oleh predikat apa yang disandang suatu daerah. Memang tahun ini Pemkot  Makassar masih berpredikat WDP, namun kami tidak pernah berhenti melakukan pembenahan – pembenahan ” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa terkadang pihaknya dengan BPK bertemu pada persepsi yang berbeda. Dicontohkan pada penerapan Kepres 80. Pelaksana anggaran terkadang sudah melaksanakan sesuai dengan Kepres, namun dalam perjalanannya BPK melihat berbeda sehingga dijadikan temuan kendati tidak ada uang negara yang dirugikan. “Untuk itu saya sudah wanti – wanti seluruh aparat untuk hati – hati, jika ragu dalam melangkah sebaiknya kordinasikan  dulu kepada institusi yang berkompeten ” ingat Ilham.

CCC, Bansos, dan PDAM

Sebelumnya, Abraham juga menanggapi kasus-kasus yang sementara ini berproses hukum di Sulsel, seperti; Bansos 2008 di Pemprov Sulsel dan pembebasan lahan Celebes Convention Centre (CCC). KPK menyinggung agar kasus tersebut jangan hanya mengkambing-hitamkan pejabat level rendahan saja, tetapi pejabat atas, jika terbukti terlibat agar ikut dijerat. Begitu juga, untuk kasus PDAM Kota Makassar, berdasarkan audit BPK ditemukan indikasi kerugian negara puluhan miliar. Disebut-sebut, salah satu dari tiga kasus tersebut akan diambil-laih KPK.
Kasus Bansos saat ini bergulir di Pengadilan Tipikor Makassar. Dalam kasus ini, Kejaksaan baru menyeret satu orang, yaitu Bendahara Pengeluaran Kas Daerah Pemprov Sulsel, Anwar Beddu. “Saya sudah meminta Kejati Sulselbar tidak mengkambinghitamkan tersangka. Maksudnya, Kejati tidak boleh hanya menjadikan orang-orang di level bawah saja yang ditetapkan sebagi tersangka. Siapapun pejabatnya, kalau bersalah dijadikan tersangka. Mau dari level atas dan pejabat tinggi di Sulsel sekalipun harus tetap dijadikan tersangka,” tegas Abraham tanpa menyebut nama pejabat atas yang dimaksudnya.
Abraham menggambarkan, kasus penyalahgunaan penyaluran dana Bansos Pemprov Sulsel senilai Rp8,8 miliar 2008 lalu memang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat. Sayangnya, hingga saat ini, dalam kasus yang menyeret sejumlah nama, mulai dari pejabat Pemprov Sulsel hingga anggota dewan tersebut, belum menemui jalan terang.
“Kasus Bansos sudah ditangani Kejati Sulselbar, meski demikian, KPK melakukan supervisi terhadap Kejati terhadap kasus tersebut,” tandas Abraham. (RS4-RS5/E)

Komentar