oleh

BPK Tantang Jaksa dan Polisi

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

Tangani Indikasi Korupsi PDAM Makassar

RAKYAT SULSEL–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menantang aparat penegak hukum, baik kejaksaan ataupun pihak kepolisian untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.
Anggota VI BPK RI, Dr Rizal Djalil, memastikan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kontrak PDAM dengan beberapa pihak ketiga. “Sudah jelas ada kerugian negara. Sekarang bagaimana aparat penegak hukum. BPK sudah melakukan audit, kapan pun kami siap. Kami tunggu, apakah itu kejaksaan atau kepolisian,” kata Rizal, saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi di Hotel Grand Clarion, Makassar, Senin (5/6).
Rizal menjelaskan, BPK Pusat melakukan pemeriksaan tahun 2012. Sebelumnya, BPK Perwakilan Sulsel juga telah melakukan audit pada tahun 2010. Tahun 2008 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, monitoring terhadap kerugian negara juga telah dilakukan. “Jadi, empat kali pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan itu kita menyimpulkan ada kerugian negara,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kerugian negara ditemukan dari kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya sebesar Rp38.168.668.888,39. Sedangkan, kerjasama pengusahaan pengembangan IPA V Somba Opu sebesar Rp455.255.000.000 dengan PT Bahana Cipta tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kerugian perusahaan serta harga, kualitas pekerjaan, tidak dapat diyakini kewajarannya, dan potensi tuntutan hukum kepada PDAM Kota Makassar.
“Ada juga kerjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69.312.345.355 antara PDAM Kota Makassar dan PT Multi Engka Utama bermasalah dan berpotensi kerugiaan perusahaan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, BPK juga menemukan, PDAM memberikan tarif khusus lebih rendah daripada tarif penuh kepada PT Baruga Asrinusa Development sehingga mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp2.635.773.098. “Laporan ini sudah lama karena BPKP juga telah melakukan audit sejak tahun 2008. Saya ingin katakan, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak yang berkompeten dalam masalah ini, yaitu PDAM,” terangnya.
Rizal menegaskan, kerugian negara harus dikembalikan. Jika tidak, akan bersoal secara hukum.Waktu yang diberikan selama dua bulan juga sudah lewat dan PDAM belum melakukan klarifikasi. Saat ini, masalah di PDAM sudah menjadi komoditi publik. “Kerugian negara harus dikembalikan, kalau tidak prosedur hukum akan berjalan. BPK sudah melakukan audit, tinggal bagaimana kepolisian dan kejaksaan menindaklanjuti. Kami selalu siap,” pungkasnya.
Terkait keterlibatan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin selaku owner di PDAM, Rizal enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu bukanlah kewenangannya untuk mengungkapkan.  “Soal keterlibatan wali kota bukan kewenangan saya, tetapi pihak aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Investigasi BPKP, Joko Suprianto, mengakui, jika BPKP pernah melakukan audit pada tahun 2008 lalu. Hasilnya pun sama dengan BPK jika ada temuan dalam kerjasama antara PT Traya dan PDAM. Karenanya, saat ini, pihaknya akan melakukan review kembali terkait hasil pemeriksaan tersebut. “Kami akan tetap berkoordinasi dengan BPK. Saya belum bisa membeberkan seperti apa, tapi memang ada temuan,” kata Joko.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, yang dimintai tanggapannya, enggan berkomentar.
“Silakan tanya PDAM karena otonomi dia,” kata Ilham singkat.
Terpisah, jajaran PDAM Kota Makassar langsung menggelar jumpa pers terkait hasil temuan BPK yang sudah menjadi konsumsi publik. Bertempat di salah satu warkop di Jl Gunung Lokon, kemarin, PDAM memberikan klarifikasi di depan wartawan. Sayangnya, Dirut PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad tak hadir lantaran sakit. PDAM yang diwakili Kepala Bagian Hubungan Pelanggan  Darwis Rapi, Humas Idris Tahir, dan Kepala Bagian Distribusi Pengilangan Air, Basri Tompo menjelaskan, surat dari BPK diterima pihaknya per tanggal 27 Maret 2012. Di surat itu memang diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK. Namun, PDAM akunya, sudah bereaksi dengan mengajukan review kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Makassar. Surat review yang dikirimkan per tanggal 27 Mei itu sementara dikaji oleh BPKP dan hasilnya ditunggu paling lama 20 hari. Isi review tersebut, PDAM membela diri dengan hasil kajian tim konsultan dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dari hasil tim BPP-SPAM itu menyebutkan, bagi ketiga investor, yaitu; PT Traya Tirta Makassar, PT Bahana Cipta, dan PT Multi Engka Utama berdasarkan analisa keuangan yang dilaukan oleh Tim Konsultan Kajian Kerjasama menunjukkan bahwa ketiga investor tersebut mendapatkan NPV yang negatif dengan kata lain mengalami kerugian. Di situ juga disebut, mengenai rekomendasi BPK terhadap usulan-usulan perubahan dan pemutusan kontrak kerjasama harus berpegang teguh pada pasal-pasal yang terdapat pada kontrak kerjasama tersebut. Terakhir, dari hasil BPP-SPAM disebut, hasil analisi terhadap Financial Projection oleh Tim Konsultan Kajian Kerjasama berkesimpulan bahwa PDAM tidak dirugikan dalam rangka melaksanakan proyek kerjadsama dengan keempat investor (PT TRaya Tirta Makassar, PT Bahana Cipta, PT multi Engka Utama, dan PT baruga Asrinusa Development). (RS5/E)

Komentar