oleh

Kontrak PDAM Rugikan Negara

Editor : rakyat-admin-HL-

Ratusan Miliar Menguap!

RAKYAT SULSEL — Kontrak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar dengan pihak ketiga dinilai merugikan daerah. Ratusan miliar uang negara tidak jelas penggunaannya. Akibatnya, kontrak yang tidak menguntungkan PDAM itu justru berimbas pada masyarakat selaku konsumen. PDAM harus menaikkan tarif air untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Apakah ada korupsi di PDAM?
Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 14/S/VIII/03/2012 tertanggal 27 Maret 2012, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan PDAM Kota Makassar di Makassar, guna mendalami hasil pemeriksaan BPK dan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar itu, ditandatangani Anggota VI BPK RI Dr H Rizal Djalil.
Dalam surat tersebut, dinyatakan, BPK berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan PDAM Kota Makassar. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai, apakah sistem pengendalian intern (SPI) dalam kerjasama PDAM dengan pihak ketiga sudah memadai; apakah kerjasama PDAM dengan pihak ketiga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan apakah kerjasama PDAM dengan pihak ketiga menguntungkan PDAM.
Dari hasil pemeriksaan BPK, ditemukan beberapa kelemahan. Antara lain, kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya merugikan PDAM senilai Rp38.168.668.888,39. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian PDAM sampai dengan 31 Desember 2011 senilai Rp38.168.668.888,39 dan membebani masyarakat dengan adanya kenaikan tarif PDAM.
Selain itu, kerjasama pengusahaan pengembangan IPA V Somba Opu sebesar Rp455.255.000.000,00 dengan PT Bahana Cipta tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan serta harga, kualitas pekerjaan, tidak dapat diyakini kewajarannya, dan potensi tuntutan hukum kepada PDAM Kota Makassar.
Tidak cukup sampai disitu. Kerjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian Instalasi Pengolahan Air (IPA) Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69.312.345.355,00, antara PDAM Kota Makassar dan PT Multi Engka Utama, juga bermasalah dan berpotensi kerugian perusahaan sebesar Rp24.421.478.400,00. Kondisi tersebut mengakibatkan perhitungan harga/tarif dalam kontrak serta nilai investasi pengelolaan IPA Maccini Sombala sulit diukur dan terdapat potensi kerugian sebesar Rp24.421.478.400,00 atas harga air curah dalam kontrak yang lebih tinggi dibandingkan harga pada dokumen penawaran teknis.
Temuan lainnya, PDAM memberikan tarif khusus lebih rendah daripada tarif penuh kepada PT Baruga Asrinusa Development sehingga mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp2.635.773.098,00. Pemberian tarif khusus tersebut mengakibatkan PDAM Kota Makassar kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari penjualan air bersih ke PT Baruga Asrinusa Development sebesar Rp2.635.773.098,00.
Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar menarik kembali dana senilai Rp38.168.668.888,39 dari PT Traya Tirta Makassar dan menunjuk konsultan melakukan perhitungan dan kajian untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan PDAM, dan meminta BPKP untuk melakukan review terhadap perhitungan tersebut serta melakukan perubahan kontrak kerjasama dengan memperhatikan perhitungan harga yang wajar dan bila PT Traya Tirta Makassar tidak bersedia, kerjasama dengan PT Traya sebaiknya ditinjau ulang atau dihentikan.
BPK juga merekomendasikan agar PDAM menunjuk konsultan melakukan perhitungan dan kajian untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan PDAM dan meminta BPKP untuk melakukan review terhadap perhitungan tersebut serta melakukan perubahan kontrak kerjasama dengan memperhatikan perhitungan harga yang wajar dan bila PT Bahana Cipta tidak bersedia, kerjasama dengan PT Bahana Cipta sebaiknya ditinjau ulang atau dihentikan.
Selain itu, BPK merekomendasikan agar PDAM menunjuk konsultan melakukan perhitungan dan kajian untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan PDAM dan meminta BPKP untuk melakukan review terhadap perhitungan tersebut serta melakukan perubahan kontrak kerjasama dengan memperhatikan perhitungan harga yang wajar dan bila PT Multi Engka Utama tidak bersedia, kerjasama dengan Multi Engka Utama sebaiknya ditinjau ulang atau dihentikan.
BPK juga merekomendasikan untuk menarik kekurangan tarif sebesar Rp2.635.773.098,00 dan mendistribusikan langsung air bersih ke pelanggan di perumahan Bukit Baruga.
Sementara, pihak PDAM yang berusaha dikonfirmasi belum memberikan penjelasan. Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar, Asdar Ali, yang dimintai tanggapannya, enggan berkomentar.
“Maaf dek, saya sedang umrah. Tanyakan saja sama yang ada di Makassar,” katanya saat dihubungi via telepon, Minggu (3/6).(RS5/E)

Komentar