oleh

Ditanya Bansos, Abraham Jawab Kambing Hitam

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

Ditanya CCC, Masih Investigasi

Bos KPK Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatannya selama berada di Makassar, kemarin.

RAKYAT SULSEL–Ini warning buat para pejabat yang ‘doyan’ korupsi di daerah. Rupanya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad diam-diam terus mengikuti dua kasus besar, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) 2008 dan pembebasan lahan Celebes Convention Centre (CCC). Untuk kasus Bansos, Abraham menyebut ada kambing hitam. Sementara kasus CCC masih digantung dengan alasan masih investigasi.

Meski ada kalangan menilai pengusutan hukum yang sementara berlangsung di Kejati Sulselbar untuk dua kasus itu, sarat muatan politis, namun bos KPK itu mencium ada upaya kambing hitam. Baik Kasus Bansos di Pemprov Sulsel, maupun Kasus CCC di Pemkot Makassar.
Sementara, kasus Bansos bergulir di Pengadilan Tipikor Makassar. Nama Sekprov Sulsel, A Muallim disebut-sebut terlibat dalam persidangan yang mendudukkan Bendahara Pengeluaran Kas Daerah Pemprov Sulsel, Anwar Beddu sebagai terdakwa.
“Saya sudah meminta Kejati Sulselbar tidak mengkambinghitamkan tersangka. Maksudnya, Kejati tidak boleh hanya menjadikan orang-orang di level bawah saja yang ditetapkan sebagi tersangka. Siapapun pejabatnya, kalau bersalah dijadikan tersangka. Mau dari level atas dan pejabat tinggi di Sulsel sekalipun harus tetap dijadikan tersangka,” tegas Abraham tanpa menyebut nama pejabat atas yang dimaksudnya.
Abraham yang ditemui disela-sela sosialisasi pencegahan korupsi, kemarin menggambarkan, kasus penyalahgunaan penyaluran dana Bansos Pemprov Sulsel senilai Rp8,8 miliar 2008 lalu memang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat. Sayangnya, hingga saat ini, dalam kasus yang menyeret sejumlah nama, mulai dari pejabat Pemprov Sulsel hingga anggota dewan tersebut, belum menemui jalan terang.     Karena dalam kasus ini pihak Kejati Sulselbar baru mentapkan satu nama sebagi tersangka yang kini sudah duduk dikursi pesakitan dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, yaitu Anwar Beddu.
“Kasus Bansos sudah ditangani Kejati Sulselbar, meski demikian, KPK melakukan supervisi terhadap Kejati terhadap kasus tersebut,” tandas Abraham.
Persidangan penyalahgunaan penyaluran dana Bansos di Pengadilan Tipikor Makassar kini sudah masuki agenda keterangan saksi. Mereka yang telah hadir sebagi saksi diantaranya, Kepala Biro (Karo) Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP) Sulsel yaitu Andi Ilham Gazaling dan Andi Sumange Alam. Dalam keterangan kedua orang ini berulang kali menyebut keterlibatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Andi Muallim dan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Yushar Huduri, dalam penyaluran dana bansos. Andi Sumange bahkan mengemukakan bahwa pengucuran bansos lewat Biro KAPP punya landasan hukum, yakni Peraturan Gubernur No 107/III/2007.
Bahkan Andi Sumange juga mengatakan, penyaluran dana Bansos disesuaikan Peraturan Daerah (Perda) No 1/2001 tentang Rekomendasi Pemberian Bantuan. Perda tersebut menegaskan pemberian bantuan, baik keuangan maupun sosial, diberikan pada yang mengajukan permohonan secara resmi melalui sekretaris daerah (provinsi).
Kemudian, pada sidang sebelummnya, Andi Muallim yang juga hadir sebagi saksi membantah pernyataan tersebut. Andi Muallim mengatakan, tidak ada aturan dalam pemberian dana Bansos. Yang ada adalah verifikasi berdasarkan kegiatan pemohon.
Tapi kemudian, Andi Sumange mengatakan, Biro KAPP-lah yang melakukan verifikasi berkas pemohon yang telah mendapat disposisi Sekprov Sulsel. Setelah diverifikasi, berkas pemohon diserahkan lagi ke Sekprov sebagai pengguna anggaran untuk disetujui. Lembar persetujuan Sekprov itulah yang digunakan pemohon Bansos untuk mencairkan dananya di bendahara pengeluaran.

Kasus CCC
Sementara itu, terkait kasus pembangunan Celebes Convention Centre di Jalan Metro Tanjung Bunga yang disebut telah merugikan negara senilai Rp3,4 miliar 2005 lalu, Abraham mengaku masih terus melakukan langkah-langkah investigasi terkait kasus ini.
Meski demikian, ternyata Sulselbar memastikan telah mengantongi indentitas tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan seluas 6 hektare tersebut.
Sebelumnya, kasus ini pernah menyeret nama Asisten VI Bidang Administrasi Pemprov Sulsel Sidik Salam dan pemilik lahan Hamid Rahim Sese sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
Fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar 2010,  mempvonis bebas Sidik Salam dari jeratan hukum lantaran diduga kuat tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi kasus CCC dan menyebutkan, bahwa yang sebenarnya berhak dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam kasus itu adalah panitia Tim Sembilan yang diketaui Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.(not)

Komentar