oleh

Armin: Pemrov dan KPU Harus Bergerak Cepat

Editor : rakyat-admin-Berita-

Jayadi: Netralitas Harga Mati!

RAKYAT SULSEL – Anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Armin Mustamin Toputiri, menghimbau kepada segenap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan kepada Biro Umum pemerintah Provinsi Sulsel, untuk secepatnya menyelesaikan pendataan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang akan menjadi acuan dewan dalam mengesahkan anggaran pemilukada gubernur 2013 mendatang.
“Kita mau KPU secepatnya melakukan upaya percepatan pengumpulan data DP4, agar anggaran pemilukada gubernur dapat disahkan, dan meminta agar jangan pernah melakukan pertemuan dengan tim dari salah satu kandidat bakal calon gubernur Sulsel mendatang,” ungkap Armin saat ditemui, minggu (3/6) kemarin.
Armin menambahkan, kalau pihak KPU saat ini belum fokus menyelesaiakan data DP4, ini akan membuat pengesahan anggaran Pilgub akan molor, karena data DP4 itulah yang akan menjadi acuan untuk mengetahui jumlah Pemilih dan jumlah TPS.
Selain membahas masalah DP4, dia juga menegaskan agar kiranya Pihak KPU sebagai lembaga independen dan panitia dalam melakukan tahapan pemilukada
agar dapat bersikap profesional, dan berlaku netral, jangan asal-asalan.
“Kita maunya KPU tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat mengundang opini publik, dan semua itu tidak boleh dilanggar, karena telah diatur dalam amanah undang-undang dan sumpah jabatannya,” tambahnya.
Sementara itu ketua KPU Sulsel, jayadi Nas yang di konfirmasi mengatakan, saat ini sikap KPU provinsi dan kabupaten kota berada pada rel yang telah ditetapkan, semua itu sudah menjadi kewajiban seluruh komisioner untuk tetap netral dalam pemilukada gubernur 2013 mendatang.
“Saya sudah instruksikan kepada semua ketua dan anggota KPU kabupaten/kota se- Sulsel, agar jangan melakukan penyimpangan. Independensi yang ada merupakan harga mati,” jelasnya.
Jayadi juga menambahkan, seharusnya DPRD dalam hal ini komisi A tidak melakukan ultimatum kepada KPU saja, akan tetapi juga menegaskan kepada pemerintah provinsi, untuk secepatnya menyerahkan data DP4 ke KPU agar pihaknya dapat segera melakukan pendataan.
“Tahapan pemilukada kan sudah akan dilaksanakan pada bulan Agustus, jadi alangkah baiknya jika Pemprov secepatnya bisa memberikan data tersebut sebelum tahapan, agar data DP4 sudah bisa segera kami ferivikasi ulang,” kuncinya. (RS6/RS1/ dj/D)

Komentar