oleh

Jalur Independen Butuh Perjuangan “Setengah Mati”

Editor : rakyat-admin-Berita-

Harus Kumpulkan 400.000 KTP
Kahfi: Mahar Parpol Haram Bagi PAN

RAKYAT SULSEL –– Persyaratan maju lewat jalur independen pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013 mendatang, betul-betul berat. Bahkan, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan harus kerja setengah mati.
Beratnya perjuangan lewat jalur perseorangan itu lantaran harus mengumpulkan dukungan sebanyak 400.000 Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tentu, tidak satu kabupaten saja, tetapi minimal 13 kabupaten.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan, berdasarkan aturan, kandidat yang ingin bertarung di pilgub, bisa menggunakan dua jalur. Yakni jalur partai politik dan jalur perseorangan atau independen.
“Jalur perseorangan itu dibagi lagi. Bagi wilayah yang jumlah penduduknya 6-10 juta itu kena empat persen atau sekitar 400 ribu lebih. Mereka harus menyebar dukungannya di 1/3 jumlah daerah, minimal 13 kabupaten,” kata Jayadi, Jumat (1/6).
Kandidat yang memilih jalur independen, tentu didasari beberapa hal. Salah satunya, karena tidak memiliki kendaraan parpol. Selain itu, calon independen biasanya beranggapan lewat jalur parpol, “maharnya” sangat mahal. Bayangkan, untuk kandidat gubernur, bila ingin maju lewat pintu parpol, harus “membeli” dengan harga mahal. Satu kursi parpol, konon mencapai satu miliar rupiah.
Sedangkan, bagi kandidat yang ingin bertarung dengan mengendarai partai politik atau gabungan dari beberapa partai, harus memenuhi syarat 15% dari jumlah kursi di DPRD Sulsel atau 15% dari jumlah perolehan suara partai pada pemilihan umum tahun 2009 lalu. “Aturannya sudah jelas, baik itu bagi kandidat yang ingin pakai partai atau perseorangan,” terangnya.
Ia menambahkan, tahapan pilgub Sulsel akan dimulai Juli mendatang. Sedangkan, pendaftaran ke KPU akan dilaksanakan pada  Oktober.

PAN Haramkan “Mahar”
Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel menegasan tidak menggunakan istilah mahar. Partai ini menggaransi, kandidat yang akan diusungnya tidak akan dipungut biaya. Yang ada dalam PAN hanya komitmen dari kandidat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Ashabul Kafhy yang dihubungi menyatakan, di PAN sudah diultimatum oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar tidak menerima dana apapun dari kandidat yang akan diusungnya.
“PAN tidak pernah menyatakn siap meneriman dana dengan alasan apapun, baik itu sebagai dana cost pilkada atau lainnya. PAN mendukung kandidat bukan karena materi, melainkan bagaimana kandidat itu siap mengusung pemerintahan yang bersih dan mau membesarkan partai pengusung,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (1/6) kemarin.
Menurutnya, langkah ini untuk membesarkan partai dan siap berada di depan demi kesejahteraan masyarakat. Dan ini pula merupakan komitmen PAN dalam memberi dukungan sepenuhmya kepada kandidat. “Yang kita lakukan nantinya berupa pengawalan kerja kepala daerah yang kami usung dan siap membesarkan partai kita ini,” ujarnya.
Ketua Tim 7 PAN, Usman Lonta, juga mengungkapkan hal senada. “Kita ini partai yang tidak mau kalah, kita mau menang di setiap event politik yang terjadi di Sulsel,” tegasnya.
Dijelaskannya, bila nantinya ada kader yang dengan sengaja mengajukan dana “mahar” atau cost politik kepada kandidat, maka akan secepatnya diajukan rekomendasi ke DPP agar diberi sanksi.
“Kita akan kenakan sanksi tegas kepada kader yang sengaja mengajukan dana mahar kepada kandidat, dan kalau pun fatal jadinya kita akan melakukan pemecatan kepada kader tersebut,” ulasnya. (RS6-RS5/D)

Komentar