oleh

Dilarang Ekspor Nikel, Pengusaha KO, PHK Dimana-mana

Editor : rakyat-admin-Ekonomi & Bisnis-

RAKYAT SULSEL –Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral menuai protes dari kalangan pengusaha. Meskipun memberikan nilai tambah dengan mengharuskan melakukan pengolahan dengan membangun pabrik, tetapi penerapannya dinilai terburu-buru.
“Sudah benar, memberikan nilai tambah bagi negara dengan mengharuskan investor memiliki pabrik, tetapi penerapannya terburu-buru. Aturan itu keluar 6 Februari 2012 dan langsung berlaku 6 Mei 2012. Hanya tiga bulan, ini jadi masalah,” ujar Amirullah Abbas, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Makassar, Jumat (1/6).
Ia mengungkapkan, seharusnya pemerintah memberlakukan aturan tersebut secara bertahap. Misalnya, terlebih dahulu menerapkan pajak ekspor nikel sebanyak 20 persen yang dinaikkan dari dari 4 persen Bukannya, pelarangan secara umum.
“Akibat pelarangan ekspor nikel mentah ini sangat membebani pengusaha. Kredit menunggak dimana-mana, tidak di perbankan saja, tetapi juga di leasing (pembiayaan). Pengusaha nikel betul-betul dibuat KO (Knock Out, Red) atau terpukul dengan kebijakan ini. Aturan ini menguntungkan negara, tetapi menyusahkan pengusaha,” terangnya,
“Harusnya pemerintah memperhatikan dampak dari kebijakan ini. Contohnya, dampak terhadap kredit cicilan kendaraan operasional hingga kredit karyawan,” tambahnya.
Pelarangan ekspor nikel itu juga berdampak kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sudah mulai dilakukan sejumlah perusahaan tambang nikel.
“Sudah banyak laporan yang masuk dari teman-teman pengusaha tambang nikel di sini yang mengeluhkan aturan ini. Itu karena memang banyak ‘pemain tambang’ yang berasal dari Sulsel, tetapi usahanya di luar, seperti di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kredit mereka sudah banyak yang terhambat dan sejumlah perusahaan dengan terpaksa sudah melakukan PHK,” bebernya.
Amirullah menegaskan, pihaknya berharap pemerintah memberikan tambahan waktu sosialisasi aturan hingga tiga bulan ke depan.  “Harusnya pengusaha tambang nikel diberikan waktu sambil benahi administrasi dan tetap melakukan aktivitas ekspor,” pintanya.
Ia juga berharap, perbankan melakukan restrukturisasi terhadap kredit para pengusaha tambang nikel. Termasuk memberikan keringanan terhadap kredit yang dipinjam.
“Misalnya memberikan keringanan, dengan membebaskan tidak mebayar bunga tiga sampai enam bulan dan tidak melakukan penarikan kendaraan secara mendadak,” pintanya.  (RS5-dulz/D)

Komentar