oleh

SKPD Dilarang Sembunyi dari Wartawan

Editor : rakyat-admin-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk tidak sembunyi jika ada wartawan. Hal ini diungkapkan saat menerima sejumlah pengurus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Kota Makassar di ruang kerjanya belum lama ini.
“ Saat ini era keterbukaan informasi. Tidak boleh lagi ada SKPD yang menghindar jika ada wartawan atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan pemerintahan,”ujar Ilham kepada sejumlah pengurus PPID kota Makassar.
“ PPID ini seyogyanya mampu menjadi pusat informasi bagi masyarakat, khususnya yang terkait dengan layanan pemerintahan. Karena itu, siapapun pejabat yang terindikasi menyembunyikan informasi, atau menghalangi masyarakat untuk memperoleh informasi bisa berhadapan dengan hokum. Ini ada Undang-undangnya, “ lanjut Ilham.
Seperti diketahui, ditetapkannya UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sejak terbentuk di Pemkot Makassar, lembaga yang dipimpin oleh Mukhtar Tahir ini telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk  menggelar sosialisasi dan implementasi pengelolaan keterbukaan informasi dan dokumentasi di Hotel Dinasti, Kamis ( 31/5 ).
“ Insya Allah, mekanisme untuk mendapatkan  informasi yang mungkin kadang berbelit-belit ke depan tidak terjadi lagi, mengingat aturan dan mekanisme sudah jelas di atur dalam undang-undang, “ ujar Mukhtar .
Pada acara sosialisasi yang berlangsung sehari tersebut, sebanyak 150 pegawai dari setiap unit kerja di lingkup Pemkot makassar menjadi peserta. “ Di setiap instansi pemerintah, akan terbentuk pejabat PPID yang akan bertugas mengelola informasi,“ lanjut Mukhtar.
Sementara, Staf Ahli Walikota Makassar Bidang Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi, Mustari saat membuka acara ini mengatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi telah dijamin dengan UU yang merupakan salah satu Hak Azasi Manusia.
“ Setiap unit kerja wajib membuka akses publik terhadap informasi sehingga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya “ ujar Mustari.(RS4/eui/C).

Komentar