oleh

Rumah Makin Sulit Dijangkau Masyarakat Bawah

Editor : rakyat-admin-Ekonomi & Bisnis-

RAKYAT SULSEL — Penetapan harga baru maksimal untuk rumah tapak dan rumah susun sederhana oleh kementerian perumahan rakyat (Kemenpera) hanya menguntungkan pengembang serta konsumen menengah atas.

Sementara itu konsumen kelas bawah akan semakin sulit mendapatkan rumah, harga baru rumah sejahtera tapak sudah naik maksimal menjadi Rp 95 juta dari sebelumnya Rp 70 juta.

“Ini keputusan yang hanya berpihak kepada kelas menengah atas, konsumen atau pengembang,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria seperti dikutip dari detikFinance, Rabu (30/5).

Sebagai pengembang, Fuad yakin rekan-rekannya sangat senang dengan patokan harga baru ini rumah dan rusun sedernan. Namun bagaimana dengan masyarakat kecil, yang hanya memiliki daya beli rumah di bawah Rp 70 juta?

“Developer sih enak, tapi kita punya hari nurani. Dengan penambahan ini, kemampuan masyarakat semakin sulit menjangkau,” tutur Fuad.

Kemarin Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 7 dan 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permenpera No. 4 2012 tentang pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan FLPP dan tentang perubahan atas Permenpera No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan FLPP.

Permenpera baru itu mengatur antara lain, batas maksimal harga rumah sejahtera rumah tapak: Wilayah 1 naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 88 juta per unit, antara lain di Jawa, Sumatera dan Sulawesi kecuali Jabodetabek dengan ketentuan DP (uang muka) minimal 10%, Wilayah 2 naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 95 juta per unit, antara lain di Kalimantan, Maluku, NTB dan NTT dengan ketentuan DP minimal 10%,
Wilayah 3 naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 145 juta per unit, antara lain di Papua dan Papua Barat, ketentuan minimal DP naik dari 10% menjadi 12,5%, Wilayah khusus naik dari Rp 70 juta Rp 95 juta, antara lain di Jabodetabek, Batam dan Bali minimal ketentuan DP minimal 10%.

“Harga rumah susun naik dari Rp 144 juta per unit menjadi Rp 216 juta per unit dengan ketentuan DP minimal 12,5% atau tetap,” jelas Kemenpera dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu untuk batas maksimal KPR melalu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak, antara lain: Wilayah 1 naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 79.200.000, Wilayah 2 naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 85.500.000, Wilayah 3 naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 126.875.000,
Wilayah khusus naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 85.500.000

“Untuk rumah susun naik dari Rp 126.000.000 menjadi Rp 189.000.000,” jelas Kemenpera.

Pemerintah beralasan, penetapan harga baru ini disebabkan makin mahalnya biaya konstruksi, biaya transportasi dan distribusi bahan bangunan. “Banyak sekali masyarakat termasuk pengembang yang berpikir konvensional untuk membangun rumah pakai bata dan plester,” tutur Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung. (dtf/una)

Komentar