oleh

Polemik UU Keperawatan, Yes or Not?

Editor : rakyat-admin-Wawancara-

RAKYAT SULSEL — Status kerja perawat yang sering mendapat komplain dari pasien, membuat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 23 tahun lalu melakukan pengajuan untuk dibentuk undang-undang sistem keperawatan. Namun akhirnya undang-undang tersebut kandas di tengah jalan.
Nah inilah yang membawa kepedulian besar PPNI untuk memperjuangkan hak para perawat, namun perjuangan tersebut akhirnya kandas. Dan saat ini PPNI memperjuangkan nasib para pekerja kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien.
“Kita akan teruskan perjuangkan hingga terbentuknya undang-undang keperawatan yang akan menjadi cermin terbentuknya perda keperawatan di daerah,” ungkap Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Jafar Sodding.
Menurutnya, selama ini komplain pasien diarahkan ke perawat, padahal perawat ini merupakan pekerja yang mengikuti instruksi dari dokter  yang menangani pasien tersebut.
Sehingga, menurutnya, kalau Undang-undang Keperawatan telah ada dirinya akan lebih dahulu melakukan pembahasan pembentukan perda keperawatan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PPNI Hasrief Fadillah yang dihubungi Harian Rakyat Sulsel menyatakan selama ini rumusan undang-undang keperawatan sudah berulang kali diajukan ke DPR RI. Namun tidak diketahui apa penyebabnya Undang-Undang Keperawatan tersebut hingga saat ini belum dapat disahkan menjadi undang-undang, padahal sudah 23 tahun dibahas.
“Saya bersama dengan teman-teman PPNI di pusat akan terus melakukan upaya untuk memperjuangkan terbitnya undang-Undang keperawatan,” ungkapnya.
Selain itu dia juga mengatakan, apa yang dilakukan Komisi IX DPR RI selama ini cuma sekadar basa-basi saja dan tidak serius melakukan pembentukan undang-undang tersebut. (RS6/E)

Komentar