oleh

Limbah PT EEES Dikelola Ilegal

Editor : rakyat-admin-HL-

Tak Miliki Izin, Terus-terus “Membandel’

ilustrasi

RAKYAT SULSEL — UNDANG UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur bagaimana pengelolaan jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dimana hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 oleh setiap orang atau badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum. Tetapi, dalam pelaksanaannya, masih saja ada perusahaan yang ‘bandel’ dengan mengelola limbah secara ilegal.

PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) kembali bersoal. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Niaga Bank Jasa Asuransi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (NIBA KSPSI) menuding jika limbah PT EEES dikelola secara ilegal. Pasalnya, perusahaan yang dijadikan mitra untuk mengelola limbah ternyata tidak memiliki izin.
Ketua NIBA KSPSI Sulsel, Sibali SH, mengungkapkan, untuk mengelola limbahnya, PT EEES bermitra dengan PT Bintang Mas Cahaya Internasional. Tetapi, setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa PT Bintang Mas Cahaya Internasional hanya mempunyai izin khusus daur ulang oli bekas menjadi best oil. Perusahaan tersebut tidak diperbolehkan mengerjakan limbah di luar izin, apalagi mengelola limbah B3. “Parahnya lagi, PT Bintang Mas Cahaya Internasional ini kemudian menggunakan jasa transportasi PT Halima Duta Energi untuk mengangkut limbah tersebut. Padahal, izin operasional PT Halima hanya untuk pengangkutan bahan bakar solar, bukan izin pengangkutan limbah,” ungkap Sibali, Rabu (30/5).
Sibali mengatakan, ketika perusahaan tersebut dinilai telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah yang dihasilkan PT EEES telah dikelola secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin khusus mengelola limbah B3.  “Ketiga perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran. Karenanya, kami meminta agar Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan tindakan tegas. Termasuk, menurunkan propert PT EEES menjadi hitam.     Apalagi, masalah limbah bukan untuk pertama kalinya ditimbulkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang energi itu,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini, limbah-limbah yang diangkut menggunakan jasa transportasi PT Halima Duta Energi, masih bertumpuk di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Limbah-limbah tersebut belum diangkut ke Jakarta karena masih terkendala proses administrasi. “Kami secara tegas meminta agar BLHD Sulsel menindak ketiga perusahaan itu. Jika tidak, kami yang akan turun tangan dan melaporkan mereka ke pihak berwajib,” tegasnya.

Sibali menegaskan, jika persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum, ketiga perusahaan tersebut bisa dituntut masing-masing hukuman penjara satu sampai tiga tahun atau denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. “Hukumannya sangat berat. Karena, akibat yang bisa saja ditimbulkan akibat kelalaian perusahaan tersebut juga sangat besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasubid Penegakan Hukum Lingkungan BLHD Sulsel, Nursalam, mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan yang dimaksud untuk memverifikasi perizinan dan lokasi pabrik. “Kami harus tinjau langsung untuk memastikan apakah benar ada indikasi pelanggaran,” jelasnya, yang dihubungi terpisah.

Hasil peninjauan ke perusahaan ini, lanjutnya, yang kemudian dibuat analisis potensi pelanggarannya. Pembinaan perusahaan dilakukan bila ternyata terbukti tidak memiliki izin dan pengelolaan limbah yang dilakukan tidak berdampak pada lingkungan. “Langkah terakhir ditempuh dengan memidanakan perusahaan pengelola limbah B3 bila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran. Dalam waktu dekat ini kami akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” tuturnya.

Kasubid Pengawasan dan Pemantuan Lingkungan BLHD Sulsel, Muhammad Yunus, menambahkan, pihaknya juga akan menelusuri izin pengangkutan limbah yang dimiliki PT Halima Duta Energi sebagai mitra dari PT Bintang Mas Cahaya Internasional. Begitupula dengan izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki. “Prosesnya pengelolaan limbah ini sangat ketat, tidak boleh sembarangan. Karena, ini adalah limbah berbahaya dan beracun,” pungkasnya.(RS5)

Komentar