oleh

HASRIEF FADILLAH, Sekretaris Jenderal PPNI

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-

Mengawal Hingga UU Keperawatan Disahkan

RAKYAT SULSEL — Rancangan Undang-undang Keperawatan sudah diusulkan sejak 23 tahun. Namun hingga pergantian lima kali periode anggota DPR RI, Rancangan Undang-undang Keperawatan ini bak hanya menjadi benda usang.
Penuh interpensi dari pihak tertentu yang berniat membatalkan terbitnya undang-undang keperawatan yang mengatur profesionalisme kerja perawat yang bersentuhan langsung dengan pasien.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah berusaha mengawal agar rancangan Undang-undang Keperawatan ini disahkan. Namun hingga kini belum juga membuahkan hasil. Untuk mengetahui perjuangan PPNI, berikut wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan Sekretaris Jenderal PPNI, Hasrief Fadillah. Berikut petikannya.

+ Langkah apa saja yang dilakukan PPNI untuk mengawal rancangan UU Keperawatan agar segera disahkan?
– Kita di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah mengawal rancangan UU keperawatan tersebut. Namun ada saja pihak yang berusaha membatalkan UU tersebut. Bayangkan, undang-undang tersebut telah diajukan sejak 23 tahun lalu.

+ Kira-kira, siapa yang berada di belakang pembatalan Undang-undang ini?
– Saya rasa pihak yang sengaja akan membatalkan rancangan undang-undang keprawatan tersebut datang dari pihak yang merasa ketakutan jika undang-undang tersebut akan dibentuk, dan pemerintah juga di sini terlihat lamban menyikapi aspirasi yang muncul sejak 23 tahun lalu.

+ Lantas apa yang akan dilakukan untuk mengawal semua ini?
– Ya kita di PPNI dalam kongres beberapa waktu lalu, telah sepakat akan mengawal hingga terbitnya undang-undang keperawatan, dan itu juga sudah menjadi sebuah kewajiban pemerintah dalam melihat realita para perawat.

+ Kalau sampai saat ini, kira-kira rancangan Undang-undang Keperawatan tersebut sudah sampai dimana?
– Saat ini dari hasil komunikasi kami dengan kementrian kesehatan atau “kementrian kedokteran” sudah dalam pembentukan Panitia Penjaringan (Panja). Namun dengan adanya panja tersebut bukan berarti masalah itu akan selesai, karena masih ada tahapan yang harus dilakukan Komisi IX DPR RI dalam menjadikannya undang-undang keperawatan.

+ Apa harapan Anda selaku Sekjen PPNI?
– Harapan kami tidak lain hanya untuk meminta agar rancangan undang-undang yang sejak 23 tahun lalu diusulkan untuk dibentuk menjadi undang-undang keperawatan.

+ Apakah yang akan PPNI lakukan jika Undang-Undang Keperawatan tidak disahkan tahun ini?
Dalam kongres tahun kemarin saja, kita telah melakukan komitmen agar para perawat tidak melakukan tindakan yang diluar dari tugas perawat, seperti melakukan suntikan dan lainnya. Arena semua itu bukan tugas dari perawat, dan kita akan melakukan serentak di bangsa ini karena ini merupakan komitmen PPNI jika undang-undang tersebut tidak disahkan tahun ini.

+ Harapannya, kapan undang-undang itu disahkan?
Harapan kami di PPNI agar secepatnya Undang-undang Keperawatan disahkan karena dalam undang-undang tersebut mengatur nilai profesionalisme perawat dalam bekerja, dan juga menjadi acuan sistem kerja perawat nantinya. (RS6/D)

Komentar