oleh

Sosialisasi Pengembangan Kota Hijau – Parepare

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Pemda Pare-pare Harapkan Peran Serta Masyarakat

Faisal Andi Sapada

RAKYAT SULSEL — Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Parepare, H.A. Faisal Andi Sapada dalam acara sosialisasi pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Parepare, di hotel Kenari Parepare, Selasa (29/5) kemarin mengatakan, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Parepare sudah menjadi keharusan bagi setiap kota.
Menurut Faisal, keberadaan RTH sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelompok organisasi dan komunitas yang mendukung terwujudnya program pengembangan Kota Hijau di Parepare.
“Peran serta Masyarakat dalam memberi kontribusi disetiap proses dan tahapan perencanaan RTH, sangat dibutuhkan,” kata Faisal.
Faisal juga menegaskan, taman kota dan RTH yang telah diinventasir dapat ditawarkan kepada pihak swasta atau komunitas dengan syarat dan ketentuan disepakati kedua belah pihak.
“Hal itu tentunya akan tidak menghilangkan hak-hak publik sebagai suatu kawasan ruang terbuka hijau,” jelasnya.
“Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan menginventarisir semua RTH dan taman-taman kota yang ada di Kota Parepare, semua RTH dan taman kota akan diberi nama, luas, lokasi dan status lahan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Parepare, Amiruddin Idris SH mengatakan, kegiatan P2KH hanya dilakukan oleh 4 Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi selatan, dan Parepare adalah salah satu kota yang memprogramkan hal itu.
“Kegiatan ini merupakan kerjasama Bappeda Kota Parepare dengan Dinas Tarkim Provinsi Sulsel. Selain Parepare, daerah lain yang mendapatkan program ini adalah Kota Makassar, Kabupaten Luwu, dan Luwu Timur,” terang Amiruddin.
P2KH adalah program yang dirintis Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas ruang kota agar terjamin keberlanjutannya sekaligus responsif terhadap perubahan iklim.
Program ini juga merupakan instrument amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu untuk mewujudkan kualitas penataan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, khususnya melalui perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30%. (K2)

Komentar