oleh

Pembangunan Menara Phinisi UNM Terus Dibidik

Editor : rakyat-admin-HL-

Kejaksaan Mengaku Sangat Rumit

RAKYAT SULSEL — KASUS dugaan korupsi pembangunan Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM) terus mencuri perhatian publik. Pembangunan gedung ini pun terkesan tersendat dan hingga kini belum kelar-kelar.
Kasus ini pun masih didalami oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar, terutama terkait penggunaan sisa anggaran sebesar Rp 15 miliar yang diduga peruntukannya bukan pada pembangunan menara.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir menjelaskan, pembangunan gedung itu dianggarkan pada 2009-2011, namun hingga saat ini belum rampung. Akibatnya, rencana peresmian yang dijadwalkan awal tahun 2012 juga harus tertunda.
Maka dari itu, penyidik masih fokus dalam pengusutan sisa dana pembangunan gedung yang berlantai 17 itu. Penyidik kejaksaan mendapatkan fakta serta bukti kuat jika sisa dana yang semestinya dikembalikan ke kas negara itu diduga kuat diselewengkan pihak UNM.
Diduga anggaran belasan miliar itu dialihkan ke pekerjaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam rencana dan jenis pekerjaan Menara Phinisi.
Dalam kasus ini, Kejati telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk dari pihak UNM beberapa waktu lalu.
Menurut Chairul Amir, jika ditemukan adanya penggunaan sisa anggaran bukan pada peruntukannya, maka itu sudah merupakan pelanggaran hukum. “Siapapun pihak yang menggunakan anggaran selain penggunaan terhadap pembangunan menara phinisi itu telah melanggar hukum,” ungkapnya.
“Semua proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara kalau memang ada sisanya, ya dikembalikan ke kas negara dan dilaporkan penggunannya. Maka dari itu, kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” katanya.
Dalam pengerjaannya, dana tersebut dicairkan dalam beberapa tahap yakni pada 2009 dana APBN dikucurkan sebesar Rp55 miliar, 2010 sebesar Rp100 miliar dan 2011 sebesar Rp50 miliar.
Chairul Amir mengakui, kasus phinisi ini sangat rumit. Hal ini dikarenakan terkait perhitungan keuangan yang sangat sulit diselesaikan oleh penyidik kejaksaan. “Terkait hal ini maka kejaksaan tetap berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan provinsi untuk mengaudit secara keseluruhan penggunaan anggaran pembangunan menara phinisi,” ungkapnya.
Terkait masalah ini, Kejaksaan meminta bukti asli pencairan anggaran dari pihak UNM. Bukti asli ini nantinya yang diharapkan mengungkap penggunaan dana yang sebenarnya.
Koordinator Anti Corruption Commite (ACC) Abdul Muthalib mendesak kejaksaan terus mengusut kasus ini. Bahkan, ACC mensinyalir dugaan penyimpangan secara keseluruhan dalam proyek ini mencapai Rp 21 miliar. “Kami meminta kejaksaan untuk menangani kasus ini secara profesional dan imparsial serta segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengetahui kasus ini,” desak Muthalib. (RS7/D)

Komentar