oleh

Cabup Takalar dan Bone Kewenangan DPP, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-
ARFANDI IDRIS

RAKYAT SULSEL — Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Arfandi Idris, angkat bicara terkait rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tentang calon bupati di Kabupaten Takalar dan Bone. “Keputusan tentang cabup Golkar di Pilkada Takalar dan Bone itu adalah keputusan DPP di Jakarta, karena memang yang punya kewenangan DPP. “Kita semua tahu bahwa itu kewenangan DPP,” kata Arfandi, Kamis (24/5).
Arfandi berharap, jangan lagi ada kader yang berpikir lain, bahwa semua itu ditentukan oleh seseorang saja. Apalagi, kalau yang dimaksud itu adalah Ketua DPD I Golkar Sulsel. Hal itu hanya menurunkan soliditas dan solidaritas. Berikut wawancara Rakyat Sulsel dengan Arfandi Idris.

+ Sebenarnya, untuk menetapkan calon bupati di daerah tingkat II(kabupaten/kota) itu kewenangannya siapa? DPD I atau DPP?
– Keputusan tentang cabup Golkar di Pilkada kabupaten/kota adalah keputusan DPP di Jakarta karena memang yang punya kewenangan adalah DPP. Kita semua tahu bahwa itu kewenangan DPP.

+ Berarti termasuk penentuan calon di Takalar dan Bone?
– Iya. Kita semua tahu bahwa (penetapan Burhanuddin Baharuddin di Takalar dan Andi Fahsar Padjalangi di Bone) itu adalah kewenangan DPP.

+ Tapi kan di dua daerah itu masing-masing ada dua kandidat dari Golkar?
– Saya berharap, apa yang menjadi keputusan partai, wajar kalau ditaati untuk kepentingan rakyat. Sesuai juklak partai, semua penentuan calon bupati/walikota ditetapkan oleh DPP, yakni oleh tim pilkada pusat. Posisi DPD Sulsel hanya sebagai peserta rapat yang mengikuti ekspose hasil survei yang dilakukan oleh tim Pilkada DPP. Masing-masing DPD kab/kota telah mengetahui mekanisme itu. DPP lah yang harus menetapkan satu, tidak mungkin dua. Tetapi, kalau kita mau bersama, bersatu, saya kira itulah harapan kita semua. Putusan itu tentu dianggap berpihak dan tidak berpihak.

+ Bagaimana DPP menetapkan calonnya?
– Yang pasti, pada konteks penentuan calon bupati di Partai Golkar dengan pendekatan survei, yang pelaksananya adalah DPP, menunjuk lembaga survei yang memiliki reputasi dan integritas dalam melakukan survei. Hasil inilah yang diekspose di hadapan tim pilkada pusat (Tim pilkada pusat terdiri dari Ketua Umum Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga, Fadel muhammad, Muladi, Idrus Marham, Korwil PP Sulawesi Nurdin Halid, Darul Siska, dan Mahyuddin (Korda DPD Golkar Sulsel). (RS5/D)

Komentar