oleh

BAKIL Desak Usut Sindikat Pajak di Palopo

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Awas “Gayus” Baru Bermunculan

Badan Advokasi Kinerja Indonesia Pemantau Pemberantasan Korupsi (BAKIL) Luwu Raya, mendesak Polres dan Kejaksaan Negeri Palopo mengusut kembali kasus dugaan sindikat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo. Pasalnya, permainan pajak yang disinyalir dilakukan oknum petugas pajak kian merajalela. Padahal, sebelumnya kasus ini sudah bergulir di Polres Palopo, bahkan telah dilakukan penyelidikan.
Direktur Eksekutif BAKIL Luwu Raya, Mody M Borang, menyatakan kasus mafia pajak di wilayah Palopo dan sekitarnya sudah lama berlangsung secara sistemik. Karena, salah satu fakta yang ada, beberapa pengusaha keturunan tionghoa, menjadi target korban mafia pajak.
Buktinya, AC dan HN yang merupakan korban pajak mengaku merasa dirugikan dengan permainan petugas pajak. AC memiliki beban pajak yang harus dibayar ke negara sebesar Rp100 juta yakni Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN-KMS). Sedangkan HN mencapai Rp400 juta untuk pajak penghasilan (PPh).
“Masih banyak lagi modus lain yang dilakukan oknum petugas pajak seperti menaikkan pajak PBB yang merugikan masyarakat di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara. Modus lainnya yakni melakukan penggantian nama dan alamat wajib pajak sehingga sulit dideteksi, pembayaran pajak tidak sesuai dengan modul penerimaan pajak negara, penghapusan wajib pajak dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM),” ungkap Borang kepada Rakyat Sulsel, Minggu (27/5) kemarin.
Pengusaha yang berdomisili di Palopo itu berhutang PPh tahun 2008 yang ditemukan Kanwil DJP Sulselbarta. Korban mengaku pajak penghasilan tahun 2008 senilai Rp400 juta yang dilaporkan oleh KPP Pratama sangat tidak rasional. Sebab, pajak penghasilan yang disetor ke pajak hanya Rp270.000 lebih yang dilakukan setiap bulannya.
“Aparat hukum harus mengusut kasus ini karena di daerah sudah ada “gayus-gayus” baru. Kejari maupun polisi secepatnya bertindak karena jelas ada usur pidana pajak atau pidana pencucian uang,” jelasnya.
Dalam penyelidikan Polres membentuk tim khusus dalam kasus tersebut. Namun, hasil penyelidikan, penyidik mengaku kasus ini memiliki kendala di lapangan sehingga sulit dibuktikan adanya indikasi tersebut.
KPP Pratama Palopo jauh sebelumnya membatah secara tegas menyatakan dugaan sindikat pajak di daerah itu tidak betul keberadaannya. Petugas pajak sangat disiplin dalam melakukan tugas dalam melayani wajib pajak.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Oktavianus menegaskan pihaknya siap mengusut jika fakta-fakta hukum ditemukan. Namun, dia mengaku dirinya belum mengetahui secara jelas dugaan sindikat pajak itu.
“Setiap adanya indikasi tindak pidana korupsi, selaku aparat hukum yang mempunyai kewenangan penyidikan atas tndak pidana korupsi kami selalu siap menindaklanjuti dan mengusutnya,” tegas Oktvianus via-SMS. (k6/dj)

Komentar