oleh

ADI SURYADI CULLA, Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-

Harus Ada Kompromi Politik

RAKYAT SULSEL — Pascapenetapan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar terkait calon kepala daerah yang akan diusung Oleh Partai Golkar di tiga Kabupaten/Kota di Sulsel, masing-masing Kabupaten Takalar, Bone dan Palopo, potensi terjadinya perpecahan di tubuh DPD II Partai Golkar terbuka lebar.
Terkait kisruh tersebut, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla bependapat bahwa ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar, dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo harus mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin.
Berikut petikan wawancara reporter Harian Rakyat Sulsel dengan Adi Suryadi Culla.

+ Bagaimana Anda melihat kondisi di Partai Golkar pascapenetapan oleh DPP terkait bakal calon kepala daerah usungan partai tersebut di Kabupaten Takalar, Bone, dan Palopo?
– Jika melihat kondisi tersebut, potensi munculnya fragmentasi politik pasca keputusan itu akan menimbulkan pembelahan di tubuh Partai Golkar.
Tetapi ini masih sulit untuk dikatakan terjadi perpecahan, tetapi potensi untuk itu sangat besar. Perpecahan baru akan terjadi kalau pihak yang kecewa benar-benar menyeberang ke partai lain untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah tingkat II. Dan jika itu terjadi maka perpecahan yang terjadi itu bisa disebut akut.

+ Langkan yang harus diambil oleh DPD tingkat I Partai Golkar?
– DPD I Partai Golkar Sulsel harus mengambil langkah yang tepat, misalnya saja dengan menciptakan politik akomodasi terhadap mereka yang kecewa dengan keputusan DPP tersebut. DPD  I harus melakukan pendekatan untuk kompromi politik karena bagaimanapun itu penetapan tersebut akan menimbukan kekecewaan.
Dan secara psikologi politik, kondisi ini sangat bisa untuk dibaca, Natsir Ibrahim dan Irsan pada posisi yang dikecewakan karena mereka berdua sangat berharap untuk bisa mengendarai partai Golkar.
Untuk itu, mau tidak mau DPD I harus melakukan kompromi politik. Kompromi politik itu adalah mengakomodasi berbagai macam kepentingan dari kubu yang merasa kecewa.

+ Seperti apa komporomi politik yang Anda maksud?
– Kompromi itu terjadi jika ada tawar-menawar politik, misalnya saja jabatan ketua DPRD atau jabatan publik yang strategis lainnya. Dan bisa saja, masing-masig kalau mereka tidak mau menjadi kosong dua, maka mereka bisa menjadi ketua DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan kata lain, harus ada bargaining, dan itu adalah langkah yang harus ditempuh untuk mencegah perpecahan dan mengubah kekecewaan.

+ Tetapi kalau mereka ngotot maju sebagai bakal calon kepala daerah dari partai lain?

– Kalau itu terjadi, otomatis mereka harus menerima risiko sanksi dari Partai Golkar. Dan sanksi yang harus mereka terima adalah pemecatan, dan itu pasti karena aturan partai.
Tetapi sekali lagi saya katakan, itu tidak perlu terjadi kalau ada tindakan cepat dari DPD I Partai Golkar, terutama melakukan konsolidasi kelembagaan dan konsolidasi konstituen. (RS1/E)

Komentar