oleh

Kejari Palopo Endapkan 15 Kasus Korupsi

Editor : rakyat-admin-HL-

RAKYAT SULSEL — Tercatat 15 kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) masih mengendap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo. Penyidik Kejari beralasan masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah kasus tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Oktavianus menuturkan kasus-kasus korupsi yang belum tuntas merupakan warisan tahun 2009 hingga 2011.
Namun, dia menegaskan, pihaknya akan mempelajari dan menganalisa terhadap kasus korupsi yang sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan maupun masih penyidikan.
“Kasus-kasus ini akan kita buka kembali jika ada temuan dan fakta hukum,” tegas Oktavianus kepada Rakyat Sulsel, Jumat (25/5) kemarin.
Mantan Kajari Polewali, Sulawesi Barat ini menambahkan, sejauh ini kasus korupsi untuk tahun 2012 yang ditanganinya yakni dugaan penyelewengan dana pendidikan gratis tahun 2011. Dalam kasus itu, pihaknya menetapkan dua pejabat sebagai tersangka yakni Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Muhammad Yamin dan Ridwan selaku pengelola dana pendidikan gratis.
“Kalau kasus ini masih terus berlanjut, tersangkanya juga bisa bertambah. Saat ini kami juga menunggu hasil audit BPKP terkait kerugian negara dalam kasus itu,”jelas Oktavianus yang baru menjabat tahun ini di Kejari Palopo.
Sementara itu, Sejumlah elemen masyarakat di Kota Palopo mendesak Kejari Palopo untuk tidak sekadar gertak sambal dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi didaerah ini. Pasalnya, sudah menjadi hal yang umum, pengungkapan sebuah kasus korupsi di Palopo hanya terjadi diawal saja, namun kemudian diredam oleh penegak hukum.
Yertin Ratu , Penggiat antikorupsi di Kota Palopo menilai tindakan kejaksaan yang menginvestigasi sejumlah kasus korupsi di Palopo patut di apresiasi. Tapi, sayang, penuntasan kasusnya berhenti di tengah jalan alias jalan di tempat. Sehingga tidak salah penanganan kasus Tipikor di daerah ini sudah terbagun opini negatif oleh masyarakat.
“Padahal, kalau penegak hukum baik kejaksaan maupun polisi melihat kasus di daerah ini sangat subur adanya indikasi-indikasi merugikan negara,”ujar Yertin. Mengendapnya kasus Tipikor di kejaksaan beredar kabar sejumlah kasus sudah diputihkan alias di-SP3-kan.
Berdasarkan data yang dihimpun  Rakyat Sulsel, sebanyak 15 Tipikor yang mengendap diantaranya kasus pengadaan bibit ternak di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo tahun 2007-2008 senilai Rp1 miliar, proyek pembangunan dan pengembangan resi gudang komoditi dan pangan pada Koperindang tahun 2010 yang menelan anggaran Rp3,6 miliar, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro yang menelan anggaran Rp9 miliar pada tahun 2009 lalu, kasus proyek irigasi sebesar Rp800 juta, pengadaan 500 ton beras senilai Rp2,6 miliar, pengadaan bahan makanan narapidana Lapas Palopo Rp1,6 miliar, proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) senilai Rp9 miliar, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI senilai Rp78 miliar, hingga saat ini penyidik belum menemukan adanya indikasi merugikan negara.
Kasus lainnya yakni dugaan penyimpangan dana Blockgrant SD, SMP dan SMA senilai Rp3 miliar, dana alokasi khusus tahun 2009, pembebasan lahan proyek instalasi air bersih PDAM Bambalu 2009, kredit fiktif pada Bank Sulselbar Rp350 juta, renovasi gedung olah raga Dinas Pendidikan Rp3,2 miliar, dan dana Bantauan khusus murid Rp1,2 miliar juga belum jelas kasusnya. (k6/dj/D)

Komentar