oleh

PNS Harus Netral Tapi Tetap Nyoblos – Sengkang

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru disetiap kesempatan  meminta kepada Pegawai Negeri Sipil agar tidak berpolitik peraktis. Burhanuddin bahkan menegaskan jika ada PNS yang berpolitik peraktis maka akan dinonjobkan. Bagi PNS yang ingin maju sebagai bupati,Burhanuddin  menpersilahkan tapi dengan syarat harus keluar dari sistem.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Wajo A. Safri Modding yang menyatakan diri akan ikut pilkada mendatang angkat bicara. Menurutnya,  serba salah jika menjadi PNS di kancah politik. Di satu sisi dia mempunyai hak berpolitik di sisi lain dia tidak boleh berpolitik praktis. Sebuah pencitraan telah tertanam jika ada PNS bermain politik berarti dia dianggap melanggar aturan.

“Jangan sampai politik praktis hanya digunakan untuk orang lain, sementara PNS digiring untuk mengarahkan pilihannya ke satu partai tertentu yang merupakan partai penguasa”. ujar Safri.

Safri juga menegaskan, PNS adalah abdi negara, tapi kenyataannya seorang PNS adalah pekerja di suatu sistem politik sebuah partai tapi saat pilkada dia memiliki hak untuk memilih. Jelas sekali PNS tidak bisa dewasa dalam memilih.

Seorang PNS disahkan oleh pejabat publik yang nota bene diangkat oleh seorang pemimpin hasil sebuah pilkada bupati atau gubernur . jadi larangan PNS berpolitik praktis adalah tindakan spionase, dimana rakyat dibikin brand image seolah-olah PNS harus netral.

“Alih-alih menetralkan PNS, sementara PNS harus nyoblos secara otomatis dia akan melihat siapa yg memberi jabatan dia, kenapa begitu karena PNS minim bahkan buta politik karena memang dilarang berpolitik praktis,” pungkasnya.(K4)

Komentar