oleh

Nasib Petani di Gowa dan Takalar

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Berita-

Bantuan “Mengendap” di PT Pertani Rp11,5 M

ilustrasi

RAKYAT SULSEL — KABAR tak tak sedap  mendera Perseroan Terbatas (Persero) Pertani Area Sulawesi. Perusahaan BUMN ini diduga mengendapkan dana bantuan kepada petani di dua kabupaten, Gowa dan Takalar. Tidak tanggung-tanggung, bantuan Rp11,5 miliar yang seharusnya dinikmati para petani hingga kini belum cair. Nasib petani kini menunggu kejelasan.
Bantuan PT Pertani itu awalnya untuk program Gerakan Peningkatan Produksi Berbasis Koperasi (GP3K) 2011. Hingga saat ini, bantuan yang ditunggu petani tak kunjung kucur. Petani hanya mendapatkan sebahagian kecil dari anggaran yang disediakan.
Puluhan Kelompok Tani (KT) di dua kabupaten masing-masing Gowa dan Takalar  sampai sekarang belum sepenuhnya menerima bantuan GP3K. Pihak PT Pertani diduga baru menyalurkan bantuan bibit kepada ratusan KT. Padahal sesuai dokumen yang ditandatangani seluruh kelompok tani yang disodorkan PT Pertani diketahui, selain bantuan bibit dalam bentuk barang, di RDKK kelompok tani juga terlampir pengadaan anggaran untuk alokasi pengadaan pestisida, anggaran pengolahan lahan dan anggaran gaji untuk tenaga petani.
Data yang dilansir dua praktisi anti korupsi di Takalar, masing-masing Faizal Mangung  (Mapalhi) dan Akbar Adi Saputra (Smart Communty) menemukan puluhan kelompom tani yang diduga menjadi korban praktik koruptif di tubuh PT Pertani.
Menurut kedua aktivis tersebut,  pihak PT Pertani hanya menyalurkan bantuan bibit sementara hak petani sampai tahun 2012 belum juga diserahkan. “Setiap kelompok tani mendapatkan bantuan minimal Rp100 juta, sementara pemberian bantuan bibit setiap kelompok tafsiran harganya hanya sekitar Rp5juta-7,5 juta sehingga PT Pertani diduga mengendapkan anggaran minimal Rp95 juta per kelompok,” urai Faizal Mangung bersama Akbar Adi Saputra kepada Rakyat Sulsel, kemarin.
Sehingga, lanjut mereka, nominal hak petani yang masih mengendap di PT Pertani diduga sampai puluhan milyar. “Ada dua kecamatan di Gowa jumlah kelompok tani sebanyak 115 kelompok, kalau itu dikali Rp95 juta, jumlah anggaran yang diduga diendapkan berjumlah Rp11 miliar lebih,” ungkapnya.
Mengendapnya hak petani ini membuat puluhan kelompok tani di dua kabupaten tersebut mempertanyakan hak mereka, sehingga  kedua aktivis tersebut  mendesak segenap pengurus kelompok tani agar haknya dalam program GP3K secepatnya diserahkan. “Kami menduga telah ada niat untuk melakukan penyimpangan karena belum ada penjelasan secara resmi kepada kelompok tersebut,” ujar Akbar Adi saputra.
Baik LSM Mapalhi maupun Smart Community mengaku heran dengan program GP3K yang disalurkan kepada kelompok tani di Takalar dan Gowa disalurkan oleh PT Pertani Cabang Pangkep. “Padahal kantor PT Pertani Sulsel membawahi wilayah Gowa dan Takalar, bukan Pangkep,” tanyanya.
Pernyataan kedua aktivias tersebut dilakukan setelah membaca informasi di media selama dua hari. Keduanya kaget usia membaca informasi di koran harian di Sulsel yang menyebutkan beberapa BUMN akan memberikan bantuan kepada petani untuk tahun anggaran 2012. “Program tahun 2011 saja sudah bermasalah, sementara program tahun 2012 akan kembali bergulir. Ini perlu mendapat penjelasan,” tandasnya.
Informasi Faizal Mangung dan Akbar Adi saputra dibenarkan Dg Naba salah seorang anggota kelompok tani di Takalar. Menurut Dg Naba, sampai sekarang dirinya belum menerima bantuan dari PT pertani sesuai dengan kontrak yang disodorkan.
Senada, Dg Bani, anggota kelompok tani di Bontonompo Selatan mengaku hanya menerima bantuan bibit dengan harga sekitar Rp5 juta. “Kelompok tani kami menerima bantuan sebesar Rp116 juta namun sampai sekarang belum diserahkan, padahal itu tahun 2011,” terang Dg Bani.
Terpisah,  Ketua Kelompok Tani dan nelayan Andalan (KTNA) Sulsel, H Abdul Rahman Dg Tayang membenarkan adanya kerja sama beberapa perusahaan BUMN dengan pihak KTNA. “Program GP3K untuk tahun 2012 memang menggandeng KTNA. Tapi untuk program tahun lalu saya dengar mereka (BUMN) langsung ke petani, saya tidak tahu hasilnya,” ujarnya saat dihubungi Rakyat Sulsel, malam tadi.
Pihak manajemen PT Pertani sendiri belum memberikan klarifikasi atas dugaan penyimpangan dana bantuan kepada petani di Gowa dan Takalar. Namun, salah satu petinggi di PT Pertani, Markarmah mengakui adanya program GP3K tahun 2011 tersebut. “Proposal yang diajukan puluhan kelompok tani tidak disetujui pihak pemodal dalam hal ini BUMN, makanya belum turun,” terang Markarmah lewat ponselnya, malam tadi.
Malah, lanjut Markarmah, kebutuhan petani terkait pinjaman bibit yang telah disalurkan ke petani malah ditalangi oleh pihak PT Pertani. “Seharusnya kelompok tani malah bersyukur pinjaman bibit tersebut sudah keluar walalupun kebutuhan lainnya tidak disetujui, padahal pinjaman bibit tersebut sudah jatuh tempo dan pihak kelompok tani belum ada yang membayar,” jelasnya.
Pihaknya menyebutkan keputusan pemerintah yang mengharuskan beberapa BUMN memberikan pinjaman lunak kepada petani dan nelayan sebesar 2 % belum sepenuhnya dilakukan. “Kami harap publik mempelajari dulu program GP3K ini secara teliti sebelum dipublikasikan. Kelompok tani juga sebaiknya juga intens berkoordinasi dengan PT Pertani agar informasinya jelas dan tidak ada yang dirugikan,” tegas Markarmah yang pernah menjabat sebagai pimpinan PT Pertani Pangkep. (tim)

Komentar