oleh

LKPJ Bupati Miskin Data – Sinjai

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-
Suasana diskusi membedah LKPJ bupati di sekretariat Kopel Sinjai

RAKYAT SULSEL — Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sudah menyerahkan LKPJ Bupati tahun 2011 melalui rapat paripurna DPRD Senin (7/5) di gedung paripurna DPRD Kabupaten Sinjai. Untuk membedah LKPJ itu, maka Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Kabupaten Sinjai menggelar diskusi di Sekretariat KOPEL Sinjai Jumat. Hasilnya, LKPJ itu minim data-data pendukung.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dari regulasi tersebut kemudian di pertegas dalam penjabaran dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007.
Pasal 17 ayat (1) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dijelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan pencapaian (progress report) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah disampaikan oleh bupati. Hasil pembahasan DPRD berupa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya.
Menurut Musaddaq Koordinator Kopel Sinjai, idealnya LKPJ Bupati memberikan gambaran data-data riil dan valid sehingga progres program tidak hanya melaporkan keberhasilan-keberhasilan tetapi disertai dengan data yang konkret.
”Namun, ironisnya LKPJ Bupati Sinjai Tahun 2011 tidak menginformasikan data-data valid alias miskin data, padahal untuk mengukur pencapaian program/kegiatan sebagaimana yang sudah ditargetkan dalam RKPD tahun 2011 harusnya pemerintah daerah harus menyampaikan persentase keberhasilan sehingga publik juga bisa menilai keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah,” katanya.
Minimnya data-data pendukung dalam LKPJ tersebut terungkap dalam diskusi Bedah LKPJ yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai di Sekretariat Kopel Jumat.
Untuk itu Kopel dan jaringan Civil Society Organization (CSO) yang hadir dalam bedah LKPJ tersebut, merekomendasikan kepada Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk bisa mengkoreksi secara kritis LKPJ tersebut, dan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyajikan data-data riil khususnya data tentang kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia sebelum LKPJ bupati tahun 2011 tersebut dibahas lebih lanjut. (*)

Komentar