oleh

Legislator Laporkan Nurdin ke Kejari – Bantaeng

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-

Penghapusan Rumah Dinas Dokter Bantaeng

RAKYAT SULSEL — Bupati Kabupaten Bantaeng, Nurdin Abdullah, dilaporkan dua legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng, Anas Hasan dan Nurdin Halim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng, terkait kisruh penghapusan rumah Dinas Dokter di Butta Toa tersebut.
Dalam laporannya ke Kejari Bantaeng, Anas dan Nurdin melampirkan notulen hasil rapat dengar pendapat DPRD tanggal 12 Mei lalu. Rapat itu membahas pembongkaran aset berupa dua unit rumah dinas dokter yang berada di dekat RSUD Bantaeng. Laporan itu diterima Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Bantaeng, Nurdin.
Pelaporan ini dikarenakan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang. “Bupati telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memerintahkan orang lain untuk membongkar dua aset daerah yakni rumah dinas dokter tersebut,” jelas Anas kepada wartawan.
“Saya dengan Pak Anas melaporkan secara pribadi sebagai masyarakat Bantaeng,” tambah Nurdin Halim.
Anas menambahkan, aset berupa dua rumah dinas dokter yang dibongkar itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD Bantaeng. Padahal, kata dia, semestinya setiap pembongkaran atau penghapusan aset pemerintah harus dilakukan dengan persetujuan DPRD.
“Hal ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Akibat pengrusakan dua rumah dinas itu, lanjutnya, Pemkab Bantaeng kehilangan aset senilai Rp1 miliar,” terang Anas.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipudum) Kejari Bantaeng, Nurdin membenarkan pihaknya telah menerima laporan kedua anggota DPRD itu. Sejauh ini, katanya, kejaksaan belum mengambil sikap terkait dengan laporan itu, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman kasus.
Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah gagal dikonfirmasi terkait dengan laporan itu. Nomor telepon selulernya tidak aktif. Kabarnya Nurdin sedang berada di Jakarta untuk menerima bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Bantaeng, Alam Nur mengatakan eksekutif telah bersurat ke DPRD untuk membahas pembongkaran aset itu sejak tahun lalu.
“Pada dasarnya DPRD sudah memberikan izin. Tetapi ini persoalan administrasi sehingga suratnya belum belum terbit,” jelasnya.
Dia menambahkan, pembongkaran kedua rumah dinas itu tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, kedua rumah itu adalah milik pemerintah kabupaten. Yang membongkar aset itu juga adalah pemerintah kabupaten. Pembongkaran dilakukan untuk kepentingan umum.
“Persoalan ini hanya persoalan prosedural saja. Tidak ada tindak pidana di dalamnya sehingga tidak perlu diributkan,” jelas Alam.
Kedua pelapor adalah Anas Hasan dan Nurdin Halim. Keduanya melaporkan bupati sebagai warga masyarakat, bukan sebagai anggota DPRD. Sehari-hari, Anas adalah ketua Komisi I DPRD Bantaeng. Sementara Nurdin Halim adalah anggota Komisi II. (*)

Komentar