oleh

Terkait Perjalanan Dinas, Tandatangan Legislator Dipalsukan

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-

BK DPRD Pinrang Belum Proses Pengaduan

ilustrasi

RAKYAT SULSEL — Dugaan pemalsuan tandatangan salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, Sahabuddin Toaha, dalam nota perjalanan dinas, membuat Sahabuddin Toaha kesal pada Badan Kehormatan (BK) DPRD. Pasalnya, kasus pengaduan ini sudah diadukan ke BK tertanggal 18 April 2012 namun hingga kini kasus tersebut belum diproses.
Anggota DPRD Pinrang, Sahabuddin Toaha yang ditemui, Selasa (15/05) kemarin mengaku, dirinya menyesalkan kejadian tersebut dan keberatan atas pemalsuan tanda tangan dirinya yang telah menerima uang perjalanan dinas dengan bukti kwitansi sebanyak tiga kali yakni tertanggal 28 Februari 2011, 16 Juni 2011, dan 05 Juli 2011.
“Inikan merupakan pelanggaran, apalagi dalam Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004, pasal 24 ayat 4, sudah sangat jelas sanksi hukumannya, “Tandas Sahabuddin.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan terkait kasus tersebut karena pihak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pinrang belum lagi ada surat resmi atau keputusan.
“Saya juga pertanyakan kenapa sampai sekarang surat pengaduan saya belum lagi ada hasil putusan, adapa ini? bahkan ini merupakan pelanggaran Peraturan pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang pasal 4 dengan Nomor.05/DPRD/I/2011 tentang beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Pinrang,” tegas Sahabuddin yang juga Anggota Komisi II DPRD Pinrang.
Namun Sahabuddin mengatakan, dirinya belum mau melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan dirinya kepada pihak kepolisian, karena menganggap bahwa pihak BK bisa membahas kasus tersebut ditingkat internal DPRD Kabupaten Pinrang. “Saya belum laporkan ke Kepolisian karena mungkin saja bisa ada jalan atau solusi di lingkup Internal Badan Kehormatan (BK) DPRD Pinrang, “Katanya.
Sementara itu, dalam surat pengaduannya yang diajukan kepada Badan Kehormatan meminta untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000 pasal 57 ayat 1 huruf (c) Pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Pinrang, H Alimuddin Ngaru yang dihubungi terpisah mengatakan, dirinya berjanji akan membahas surat pengaduan, Anggota DPRD Pinrang, Sahabuddin Toaha di rapat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pinrang.
“Kita akan bahas adanya pengaduan Bapak Sahabuddin sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Badan Kehormatan dengan hukum yang berlaku, ” ujarnya singkat kepada Wartawan.
Namun usai rapat interal rapat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pinrang yang dilakukan, Alimuddin kembali dihubungi wartawan via ponselnya yang masih aktif, namun tidak dijawab. (K3)

Komentar