oleh

Muallim ‘Kunci Gembok’ Bansos

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Berita-

Hari Ini Jadi Saksi Persidangan Anwar Beddu

RAKYAT SULSEL — JIKA tak ada aral melintang, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim akan menjadi saksi persidangan kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) yang mendudukkan terdakwa Anwar Beddu di pengadilan Tipikor Makassar, hari ini (15/5).

Muallim disebut-sebut bukan hanya sebagai saksi kunci, tetapi sebagai ‘kunci gembok’ untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar ini.

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa menyebut Muallim sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini karena merupakan atasannya. Selain itu, pencairan dana ke berbagai LSM itu disesuaikan dengan disposisi dari Sekprov yang seharusnya melakukan verifikasi terkait kelayakan berkas penerima bansos.

Selain Muallim, nama Yushar Huduri  yang menjabat kepala Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) sulsel juga akan didengar keterangannya sebagai saksi. Keduanya merupakan atasan langsung  terdakwa, Anwar Beddu yang merupakan Bendahara Keuangan Pemerintah provinsi Sulsel.

Pemanggilan pejabat teras Pempov Sulsel itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurhadi ”Muallim akan hadir dalam persidangan sebagai saksi  tanggal (15/5) jam 9.00 pagi, di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar,” terangnya kepada Rakyat Sulsel, kemarin.

Nantinya, Sekprov adalah saksi pertama yang akan disidangkan, menyusul Yushar Huduri. “Kedua pejabat ini dihadirkan lebih dulu karena mereka dianggap paling mengetahui proses pencairan anggaran,” lugas Nurhadi.

Menanggapi status Mualim, Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Chaerul Amir menyatakan, semuanya bisa dilihat dari fakta persidangan dimana antara terdakwa dan saksi akan dikonfrontir. “Apakah Mualim akan menjadi tersangka itu dapat terlihat dalam persidangan pada nantinya,” terangnya.

Terpisah, penasehat hukum Anwar Beddu, Asmaun Abbas menerangkan, pihaknya menginginkan kejelasan status saksi, Andi Mualim. ”Dalam dakwaan  Jaksa Penuntu Umum (JPU) seharusnya jaksa menetapkan kejelasan statusnya, apakah iya juga tersangka atau terdakwa,” pinta Abbas.

Menurutnya, pencairan dana ke berbagai LSM itu disesuaikan dengan disposisi dari yang bersangkutan sehingga kapasitas Sekprov hal ini mestinya melakukan verifikasi terkait kelayakan berkas penerimaan bantuan dana Bansos tersebut. Proses verifikasi itu seharusnya ada pada Perda yang mengikat, namun kenyataannya bantuan dana sosial dikeluarkan tanpa ada Perda yang mengatur.(RS07/al/E)

Komentar