oleh

Data Penduduk Cacat, DPT Amburadul

Editor : rakyat-admin-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan klasik yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi seluruh elemen masyarakat.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU Enrekang, Senin (14/5). Ketua KPU Enrekang Usman Abdullah mengatakan, permasalahan daftar pemilih kini tidak hanya menjadi masalah di tingkat daerah tapi secara nasional.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas yang juga hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan, data pemilih akan menjadi bermasalah jika sistem administrasi kependudukan tidak tertata dengan baik. Pasalnya kata dia, persoalan pemutakhiran data yang dilakukan KPU bersumber dari data kependudukan. “Sepanjang sistem administrasi penduduk bersoal, maka jangan pernah berharap masalah ini tidak dipersoalkan karena KPU hanya mendapatkan data dari Diskucapil,” ungkap Jayadi.
Karena itu Djayadi menilai seharusnya Diskucapil bersikap tegas dalam menyikapi banyaknya data ganda. Aturannya sangat jelas dalam undang-undang kependudukan yang mengatakan jika warga yang telah berdomisili paling kurang 6 bulan wajib untuk mengambil identitas. “Sehingga secara otomatis, administrasi warga di tempat awal harus di hapus. Ini harus dipertegas, tidak benar kalau sampai dalam satu daerah yang sama memiliki lebih dari satu identitas,” tegas Djayadi.
Wakil Bupati Enrekang, Nurhasan yang membuka FGD ini berharap agar masalah daftar pemilih yang menjadi persoalan secara nasional tidak terjadi di Enrekang. Hal ini dapat terealisasi sepanjang ada kerjasama dari semua stakeholder. “Semuanya akan baik kalau kita jalan bersama. Tidak akan ada persoalan jika kita bersama-sama,” kata Nurhasan.
Sementara itu kepela Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, Muzakkir berharap agar pihaknya dapat merealisasikan program e-KTP tahun ini. Sehingga harapan warga untuk mendapatkan data yang akurat dalam agenda politik dapat direalisasikan. “Muda-mudahan ini bisa kita lakukan. Kita sudah targetkan akan diberlakukan tahun ini,” tutupnya. (*)

Komentar