oleh

Walikota Defenitif Pare-pare Dianggap Perlu

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Keterbatasan hak dan kewenangan status Pelakasana Tugas (Plt).Walikota Pare-pare dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat, membuat sejumlah kalangan Aparat Pemerintah Kota Pare-pare dan masyarakat menghendaki jabatan Plt ditingkatkan menjadi Walikota Defenitif.
Makmur Wijaya, salah satu pelaku sosial mengatakan, masyarakat harus mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah, oleh karena itu seharusnya status atau jabatan tidak mempengaruhi hal tersebut.
“Masyarakat ingin pelayanan yang maksimal, karena itu pemerintah harus peka, jangan karena status pemerintahan membuat pelayanan pada masyarakat juga ikut kena imbas,” kata Makmur, Kamis (10/5) siang kemarin.
Makmur menambahkan, kewenangan Plt memang sangat terbatas sesuai dengan peraturan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk itu menurutnya, status plt itu harus ditingkatkan. “Status Plt memang harus ditingkatkan menjadi Walikota Defenitif, dengan begitu, pemerintah bias mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyatnya,” jelasnya.
Terkait hal ini, pihak Pemerintah Kota Parepare mengaku menerima surat dari pihak Kementerian terkait status Kepala Pemerintahan, Surat dengan No. 131.73/2162/Otda. diterima sejak 5 April 2012 lalu, isi surat ini menegaskan, perlunya pihak Kementerian Dalam Negeri Melakukan Pelantikan Walikota, selambat lambatnya 14 hari setelah surat ini diterima.
Sementara posisi Wakil Walikota bisa diisi jika masa jabatan pasangan pemerintahan lebih dari 18 bulan, ungkap salah satu pejabat Pemkot yang enggan namanya disebutkan.(K2)

Komentar