oleh

PKS Ketinggalan Kereta Gara-gara Tawar-Menawar Politik

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Berita, HL-

RAKYAT SULSEL – Berlarutnya rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilgub memunculkan spekulasi liar. PKS dinilai sengaja mengulur waktu lantaran tak tercapainya tawar-menawar politik. Tapi, ini bisa menjadi bumerang bagi PKS sendiri. ‘Ditinggalkan kereta’ Pilgub.
Kabar berembus, untuk salah satu kandidat, PKS meminta lahan. Lahan tersebut nantinya akan diinvestasikan untuk membangun sebuah hotel. Kabar lainnya, PKS masih menunggu ‘mahar’ atau upeti dari kandidat lain sebagai kompensasi dukungannya. Benarkah kabar tersebut?.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel, Akmal pasluddin membantah semua spekulasi liar tersebut. Lambannya partai Islam terbesar ini mengeluarkan rekomendasi karena menunggu proses yang dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.”Itu semua tidak benar. Kami masih menunggu rekomendasi DPP yang sementara berjalan. Karena ini semua adalah domain DPP. Untuk diketahui, PKS mengeluarkan dukungan berdasarkan survei yang dilakukan,” tandasnya membantah simpang siur yang beredar, kemarin.Saat ini, diakui Akmal, PKS  masih konsisten dengan sikapnya meskipun partainya tidak membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kekuatiran bakal ditinggalkan kandidat lain lantaran tidak membuka ruang dianggap Akmal karena mekanisme PKS sendiri yang mengatur demikian. “Selama ini dari tiga kandidat yang akan bertarung, semuanya intens melakukan komunikasi di DPW hingga komunikasi ke DPP,” tambahnya.Jika ditelisik, penggodokan Cagub usungan PKS sebetulnya sudah rampung 100%. Namun, entah alasan apa, PKS menundanya hingga sekarang. Ada lima kandidat yang dilaporkan DPW ke DPP. Masing-masing Syahrul Yasin Limpo, Ilham Arief Sirajuddin, Akmal Pasluddin, Rudiyanto Asapa, dan Luthi A Mutty. Dari lima nama tersebut, DPP masih merahasiakan satu nama yang telah direkomendasikan.Sedianya, penetapan Cagub Sulsel sudah diputuskan pada Mukernas PKS yang digelar di Medan, akhir Maret lalu. Namun, lantaran konstalasi politik di tingkat nasional, PKS kembali menunda. Perbedaan sikap di internal kader PKS, juga menjadi salah satu alasan mengapa lambannya keluar rekomendasi. Berkaca dari Pilgub DKI, PKS mempertimbangkan koalisi dengan Demokrat. Partai Demokrat yang mengajukan Fauzi Bowo berpaket dengan Ketua MPW PKS DKI, Triwisaksana akhirnya diganti dengan calon lain. Kasus Pilgub DKI ini dianggap salah satu alasan tertundanya rekomendasi ke IA sehingga membuka peluang kembali ke SYL.
Pengamat politik Unhas, Andi Haris, melihat keterlambatan sikap PKS yang dikeluarkan dalam mendukung kandidat di Pilgub, dinilai sengaja didramatisir, karena belum tercapainya komitmen politik yang dibangun dengan kandidat.
“Kita nilai PKS harus mengambil sikap secepatnya, agar nantinya publik dapat menilai apakah PKS lambat karena deal-deal politik belum mendapat titik temu,” ujar dosen ilmu komunikasi politik ini.Sikap PKS yang Abu-abu tersebut, dikuatirkan nantinya akan memberi dampak buruk ke publik, dan bisa saja nanti PKS dinilai partai yang menunggu sesuatu. “Nah, wacana inilah yang harus disikapi PKS sehingga nantinya partai berbasis Islam ini akan lepas dari opini yang dapat merugikan partainya sendiri.” ulasnya.(RS6/al/E)

Komentar