oleh

Mutasi Kepala BPMPD Bernuansa Politik

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Mutasi kembali bergulir dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo. Kali ini, mutasi ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Wajo, Andi Safri Modding. Sebelumnya ASMO sapaan akrab A.Syafri Modding meminta izin secara lisan kepada A.Burhanuddin  Bupati wajo, untuk maju pada Pilkada mendatang.
Sebelumnya, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru disetiap kesempatan selalu  meminta seluruh aparat tidak berpolitik praktis. Burhanduddin bahkan menegaskan jika ada PNS yang berpolitik praktis, maka akan dinonjobkan. Bagi PNS yang ingin maju sebagai Bupati, Burhanuddin mempersilahakan, tapi dengan syarat harus keluar dari sistem.
Menanggapi mutasi yang dialaminya, ASMO mengatakan, sebagai bawahan dirinya harus terima keputusan yang dikeluarkan oleh atasanya. “Sebagai bawahan saya meyerahkan semuanya, itu kewenangan dari bupati. Saya di nonjobkan juga tidak masalah,” ujar ASMO saat ditemui Rakyat Sulsel, Kamis (10/5) siang kemarin.
ASMO menambahkan, dirinya sudah siap dengan segala konsekuensi yang harus diterimanya terkait keinginan dirinya maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. “Kalau harus di nonjobkan, itu adalah konsekuensi yang harus saya terima,” jelasnya.
Namun ASMO tidak menampik jika posisi baru yang ditempatinya ini, itu membuatnya agak terbatasi. ASMO bahkan mengatakan tidak akan segan-segan untuk mundur, jika jabatan yang kini dipegangnya membuat dirinya tidak bias maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait Pilkada nantinya.
“Kalau banyak kalangan menilai ini adalah jabatan yang bagus dan menguntungkan, bagi saya pribadi tidak begitu. Karena dengan jabatan ini, saya merasa langkah saya dibatasi. Kalau memang nantinya karena jabatan ini saya merasa tidak bias bergerak, maka saya akan pertimbangkan untuk mundur,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Wajo A. Wtman Hamzah dalam sambutannya mengatakan, mutasi jangan di tanggapi macam- macam dan jangan disalah artikan tapi mutasi ini menuju pada PP 41 tentang penambahan Staff ahli. “Kalau ada mutasi jangan ditanggapi macam-macam, sebab mutasi itu merujuk pada peraturan pemerintah,” pungkasnya. (K4)

Komentar