oleh

MUTASI KEPALA BPMPD BERNUANSA POLITIK

Editor : Rakyat Sulsel.Com-Daerah-

RAKYAT SULSEL — Mutasi kembali bergulir dilingkup Pemda Wajo, Kali ini giliran Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Wajo, Andi Safri Modding. Sebelumnya isu mutasi tersebut  memang sudah mengerucut, setelah ASMO sapaan akrab A.Syafri Modding dengan gentle meminta izin secara lisan kepada A.Burhanuddin  Bupati wajo, untuk maju menjadi lawannya dalam Pilkada mendatang.
Keputusan yang dinilai sangat berani tersebut terjawab sudah.  Kamis 10 mey,  Bupati Wajo akhirnya mencopot A.Syafri Modding dari jabatannya sebagai kepala  BPMPD dipindahkan ke Staf Ahli bagian Pemerintahan.
Sebelumnya, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru pada setiap kesempatan selalu  meminta seluruh aparat tidak berpolitik praktis. Dia menegaskan jika ada PNS yang berpolitik praktis, akan dinonjobkan. Termasuk, PNS yang ingin maju sebagai Bupati, disilakan tapi dengan syarat harus keluar dari system.
Menanggapi mutasi tersebut Asmo yang ditemui usai mutasi dan pelantikan pada Wartawan Harian RAKYAT SULSEL  mengatakan, hal tersebut wajar-wajar saja sebagai bawahan dirinya siap menerima segala konsukuensi.
“ Sebagai bawahan saya sudah siap menerima segala resiko termasuk dinonjob. Mutasi adalah hal biasa, itu adalah kewenangan Bupati. Sebelumnya saya sudah siap menerima segalah resiko atas semua langkah yang saya tempuh.” Ujarnya.
Disinggung dengan posisi baru sebagai Staff Ahli Bidan Pemerintahan, menguntungkan atau tidak ? Dikatakan. “ Mungkin dimata orang lain menguntungkan bagi saya, tapi untuk saya pribadi posisi ini merugikan.  Karena otomatis, dengan posisi yang sekarang ini, langkah saya masih dibatasi, karena saya masih dibebani tanggung jawab,dan jika meman jabatan sebagai staf ahli ini tidak memunkinkan bagi saya untuk bergerak saya akan menpertimbangkan untuk mengundurkan diri.
Sementara itu, Sekda Wajo A. Wtman Hamzah dalam sambutannya mengatakan, mutasi jangan di tanggapi macam- macam dan jangan disalah artikan tapi mutasi ini menuju pada PP 41 tentang penambahan Staff ahli. (MUIS)

Komentar